TenggaraNews.com, JAKARTA – Komisi II DPR RI meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Tjahayo Kumolo agar segera memberikan penjelasan secara detail ke publik, terkait kebijakan pemangkasan eselonisasi pada kementerian, badan, lembaga dan instansi pada Pemda di seluruh Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI, Hugua mendesak Menteri Tjahyo Kumolo untuk segera menjelaskan soal latar belakang dan strategi perampingan eselon tersebut, jangan sampai menimbulkan kegaduhan.
Politisi PDIP ini juga mengimbau kepada semua ASN, khususnya eselon 3 dan 4 di lembaga pemerintahan semua tingkatan untuk tetap semangat bekerja dan tidak usah risau.
“Karena mungkin saja hasil kajian, eselon-eselon tersebut masih layak dipertahankan sepanjang rantai birokrasinya bisa efektif dan efisien,” ujar Hugua.
Sementara itu, Menteri Pan RB, Tjahayo Kumolo mengatakan, bahwa kebijakan ini bukan pemangkasan melainkan perampingan eselonisasi. Kebijakan itu merupakan semangat untuk memutuskan mata rantai pelayanan masyarakat dan mempercepat pelayanan perizinan, yang sekarang masih panjang dan akibatnya adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi negara kita.
“Tentang pemangkasan jabatan tersebut dikaji dan dilaksanakan secara hati-hati dan akan dilaksanakan pada tingkat kementerian serta lembaga di tingkat pusat dulu, baru berkembang ke daerah-daerah,” jelas Tjahayo Kumolo.
Laporan: Ikas
