TenggaraNews.com, JAKARTA – Wacana Ikatan Mahasiswa Indonesia Konawe (IMIK) Jakarta untuk melaporkan Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa dan Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara ke KPK RI ternyata tak hanya gertakan sambal. Hal tersebut dibuktikan dengan mendatangi kantor anti rasuah tersebut, Senin 20 Mei 2019.
IMIK Jakarta menyambangi Kantor KPK RI seraya meminta kapada lembaga tersebut untuk memeriksa Kery Saiful Konggoasa, Mantan Ketua DPRD yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara, Kepala BPKAD, Ferdinand beserta Kepala BPMD Konawe.
Koordinator lapangan (Korlap) IMIK Jakarta, Muhamad Ikram Pelesa mengungkapkan, pihaknya menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, dengan modus manipulasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 tentang pembentukan dan pendefinitifan 42 desa dalam wilayah Kabupaten Konawe, menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penambahan Pembentukan dan Pendefinitifan 56 Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe. Faktanya, tidak pernah ada penetapan 56 desa tambahan oleh DPRD Kabupaten Konawe pada tahun 2011 lalu.
“Kami menemukan ada Perda siluman (Perda Nomor 7 Tahun 2011) yang seolah-olah menjadi revisi dari Perda nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Pendefinitifan 42 Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe. Sementara di Perda siluman tersebut terdapat penambahan 56 desa, yang sejak tahun 2011 hingga saat ini tidak pernah ditetapkan sebagai Perda,” bebernya.
Ikram juga menjelaskan, pada tahun 2016 hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe menggunakan Perda Nomor 7 Tahun 2011 sebagai rujukan dalam pengusulan penerima dana desa di Kabupaten Konawe. Menurutnya, yang diklaim sebagai regulasi tersebut merupakan sisipan 56 desa tanpa pernah ditetapkan sebagai Perda, sehingga pihaknya menilai bahwa Bupati Konawe beserta wakilnya, Kepala BPKAD, Ferdinand beserta Kepala BPMD Konawe harus bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara, yang diakibatkan 56 desa fiktif penerima dana desa di daerah yang dijuluki lumbung padi itu.
“Kerugian negara yang kami maksudkan adalah karena Pemkab Konawe pada tahun 2016 hingga saat ini menggunakan Perda nomor 7, sebagai salah rujukan penerima dana desa. Padahal, hal tersebut tidak pernah ditetapkan oleh DPRD. Bisa dibayangkan berapa miliar kerugian negara dari 56 desa penerima sejak tahun 2016 hingga saat ini. Untuk itu, Bupati Konawe, Ketua DPRD, Kepala BPKAD dan BPMD yang menjabat saat itu harus diproses oleh KPK RI,” tegas Mahasiswa Pascasarjana Manajemen CSR Trisakti ini.
Lebih lanjut, Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI ini menjelaskan, berdasarkan data dan informasi yang himpun oleh pihaknya, diduga kuat tidak ada perubahan perda Nomor 2 Tahun 2011. Dalam artian, bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 itu tidak ada, jika merujuk pada nomor register Perda tersebut dalam lembaran daerah, nomor register Perda tersebut adalah tentang pengesahan APBD Konawe bukan tentang desa.
Untuk itu, pihkanya menilai Perda Nomor 7 tahun 2011 adalah fiktif dan manipulatif. Sebab, dalam Perda tersebut terdapat puluhan desa yang baru dimekarkan pada kisaran tahun 2014, beberapa diantaranya yakni Desa Lalowulo di Kecamatan Besulutu, Desa Lerehoma, Desa Wunduogohi di Kecamatan Anggaberi, Desa Wawo Andaroa, Desa Puusawa Jaya di Kecamatan Sampara dan Desa Puuwonua di Kecamatan Konawe.
“Sesuai data dan info yang kami punya, Perda tersebut (Perda Nomor 7 Tahun 2011) bukan soal desa tapi soal APBD Konawe, jadi dugaan kami kuat sekali jika barang itu fiktif dan manipulatif. Kan aneh, masa ada desa baru mekar 2014 tapi sudah diperdakan 2011,” beber Ikram.
Sementara itu, Staf KPK RI Bagian Pelaporan Langsung dan Penindakan, Alfieta Nur Baroroh mengatakan, pihaknya akan segera menyampaikan berkas laporan kepada pimpinan KPK RI. Ia juga meminta waktu 30 hari kerja untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, selebihnya dirinya mempersilahkan IMIK Jakarta untuk mengawal.
Berdasarkan hasil penelusuran tim redaksi TenggaraNews.com di laman resmi www.jdih.setjen.kemendagri.go.id, tak ada Perda nomor 7 Tahun 2011 tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2011. Yang terdaftar dalam laman tersebut adalah Perda nomor 7 Tahun 2012 tentang pembentukan dan pendifinitipan desa-desa dalam wilayah Kabupaten Konawe, yang ditandatangani Bupati Konawe saat itu, Lukman Abunawas pada tanggal 30 Juli 2012 dan diundangkan pada tanggal 31 Juli 2012.
Dalam Perda nomor 7 tahun 2012 tersebut, dalam BAB II tentang pembentukan dan pendifinitipan (Pasal 2), terdapat 27 desa yang dibentuk dan didefinitifkan.
Sedangkan dalam Perda nomor 2 tahun 2011tentang pembentukan dan pendefinitifan desa dalam wilayah Kabupaten Konawe, yang ditandatangani oleh Lukman Abunawas sebagai Bupati Konawe saat itu, pada tanggal 3 Agustus 2012 di Unaaha, terdapat 42 desa yang dibentuk dan didefinitifkan.
Hingga berita ini dipublish, redaksi TenggaraNews.com belum bisa mengkonfirmasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Konawe, karena terkendala akses komunikasi terhadap yang bersangkutan.
Laporan: Ikas
Editor: Rustam Djamaluddin
