TenggaraNews.com, JAKARTA – Musyawarah Cabang (Muscab) Jakarta Pusat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang akan berlangsung pada Sabtu 24 November besok, yang salah satu agendanya memilih ketua baru tersebut diduga penuh kejanggalan dalam aturan pencalonannya.
Dalam edaran yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Calon Ketua IDI Cabang Jakarta Pusat, dituliskan bahwa syarat untuk menjadi bakal calon harus mendapat dukungan minimal 20 orang anggota IDI Cabang Jakarta Pusat. Padahal di AD/ART sendiri, untuk menjadi bakal calon hanya butuh dukungan dari satu anggota IDI.
Hal inilah yang menjadi keresahan dari Dr Robby, salah satu anggota IDI Cabang Jakarta Pusat. Sebab, bukan hanya poin tersebut, masih ada persyaratan lain yang tidak sesuai dengan AD/ART.
“Seperti calon harus pernah menjadi pengurus IDI Cabang Jakarta Pusat, harus memiliki KTP DKI, Depok, Tangerang atau Bekasi. Itu semua tidak ada tertulis di AD ART dan petunjuk pelaksanaan IDI,” ujarnya, Jumat 23 November 2018.
Robby juga khawatir dengan pelaksanaan Muscab yang rencananya akan dilaksanakan di RSAL Mintohardjo, Jalan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Karena untuk bisa ikut kegiatan tersebut, setiap anggota IDI Cabang Jakarta Pusat terlebih dahulu harus mendaftar maksimal pada 22 November kemarin.
Pemilih harus mendaftar dua hari sebelum hari H, dan panitia tidak terima pendaftaran onsite. Ada satu syarat yang aneh yaitu pendafatar harus mengirim foto bukti bayar iuran.
“Waktu pendafataran cuma dari tanggal 19-22 November, kalau kita tak lihat email atau website yang gak akan terdaftar. Lagian kalau kartu IDI mereka aktif, berarti kan sudah bayar. Tiga tahun lalu (bayarnya), pasti sangat sedikit yang menyimpan buktinya,” ungkap Robby.
Aturan-aturan yang dibuat oleh Tim seleksi dan panitia muscab tersebut sangat berpotensi menimbulkan konflik dan kericuhan saat pelaksanaannya.
“Anggota IDI itu ada 7.000. Lalu kalau tiba-tiba besok datang langsung dan tidak boleh masuk ke dalam Muscab, apa tidak terjadi ricuh?,” ucapnya.
Menurut Robby, panitia dan tim seleksi sudah ‘Masuk Angin’. Selain membuat aturan yang tidak ada di AD ART serta petunjuk pelaksanaan oraganisasi, untuk pendaftaran pemilih sangat terbatas waktu serta informasinya.
“Ini menunjukkan bahwa petahanan tidak siap untuk kalah. Ini organisasi profesi haruslah bermarwah dan kita sebagai dokter tunjukkan sikap demokratis,” tegasnya.(Badar)
