Dugaan Pertemuan Terselubung, Ketua KPU Kendari Mengaku Tak Bisa Tindaki Oknum Caleg

TenggaraNews.com, KENDARI – Kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan satu orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Abeli, dan 10 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), termasuk Ketua PPS di Abeli terus bergulir.

Pihak KPU Kota Kendari sudah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap 11 penyelenggara tersebut. Kini, hasil pemeriksaan itu akan diteruskan ke pihak DKPP untuk dikaji, dan selanjutnya akan diputuskan sanksi terhadap para penyelenggara itu.

Sayangnya, KPU Kota Kendari hanya bisa menindaki aparatnya, sedangkan oknum calon DPR kota yang diduga merupakan inisiator dari pertemuan bersama tersebut bukan kewenangan KPU untuk memprosesnya. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh.

Pria yang akrab disapa Bang Alex ini mengaku telah menindaklanjuti perihal itu. Dan pihaknya tanggal menunggu keputusan DKPP, terkait hasil kajian dari pemeriksaan pihak-pihak terkait.

“Jadi, soal sanksi nanti DKPP yang akan memutuskannya,” ujar Ketua KPU Kota Kendari saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin 15 Oktober 2018.

Diakuinya, dari hasil pemeriksaan 11 penyelenggara tersebut, pihaknya sudah mengantongi identitas Caleg yang menginisiasi pertemuan bersama para penyelenggara. Hanya saja, Ketua KPU Kota Kendari ini masih enggan menyampaikan identitasnya ke publik. Begitu pula Parpol tempat Caleg itu bernaung.

“Kami sudah tahu identitasnya. Tapi, karena ini masih berproses, maka kami belum bisa membukanya ke publik,” jelas Bang Alex.

Disinggung soal sanksi terhadap Caleg yang diduga mengumpulkan para penyelenggara tersebut, Jumwal mengaku, bahwa hal tersebut bukan kewenangan lembaga yang dipimpinnya ini.

“Yang menjadi kewenangan kami adalah menindaki aparat kami. Untuk Calegnya, itu domain dari lembaga pengawas,” terang Alex.

Lebih lanjut, Ketua KPU Kota Kendari menjelaskan, bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di kediaman salah satu Caleg DPRD Kota Kendari, Dapil Kecamatan Poasia-Abeli.

Adapun pasal yang disangkakan kepada 11 penyelenggara tersebut adalah dugaan pelanggaran sumpah janji Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Atau dugaan pelanggaran etika yang diatur dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan informasi yang berkembang di publik, Caleg yang diduga melakukan pertemuan bersama para penyelenggara tersebut berasal dari Partai Golkar, dan diduga pertemuan itu dihadiri oleh dua Caleg dari partai yang sama. Keduanya merupakan satu paket, yakni DPRD Kota Kendari dan calon anggota DPRD Provinsi Sultra. (IC/red)