TenggaraNews.com, KOLAKA – Forum Pemerhati Cengkeh Kabupaten Kolaka kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kolaka, setelah sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kolaka, Senin (19/8/2019).
Tuntutan massa aksi masih sama tuntutan saat unjuk rasa di DPRD Kolaka, yakni mendesak Pemerintah Kabupaten Kolaka agar membuat keputusan peraturan daerah tentang penetapan harga standar terendah cengkeh di Kabupaten Kolaka.
Selain itu mereka menuntut pemerintah daerah agar melindungi dan membantu petani menghadapi pemasalahan kesulitan dalam memperoleh kebutuhan produksi dan saat terjadinya fluktuasi harga di pasaran, sesuai dengan undang-undang.
Selain itu juga meminta pemerintah daerah Kabupaten Kolaka memanfaatkan Perusahaan Daerah (Perusda) untuk mengambil alih pembelian cengkeh di Kolaka. Termasuk, meminta supaya menyuarakan perubahan Permendag Nomor 75 Tahun 2015.
Koordinator massa aksi, Fajar Malik mengatakan harga cengkeh turun drastis dari Rp100 ribuan per kilogram, kini berada dikisaran Rp70 ribu hingga Rp75 ribu per kilogram. Harga tersebut dinilai tidak sesuai dengan harga produksi yang terus meningkat.
“Kami mengharapkan Bupati Kolaka Ahmad Safei memberikan solusi agar permasalahan ini bisa teratasi,” ujarnya.
Massa aksi diterima langsung Bupati Kolaka Ahmad Safei.
Menanggapi aspirasi petani cengkeh, Ahmad Safei menghadirkan pengusaha cengkeh di Kolaka untuk mendiskusikan perihal harga cengkeh yang dikeluhkan. Kehadiran pengusaha cengkeh ini guna berdiskusikan langsung dengan 10 orang perwakilan massa aksi yang terdiri dari petani cengkeh dan mahasiswa.
Tak hanya para pengusaha, dalam diskusi yang digelar di ruangan Bupati Kolaka itu, juga hadir Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Kolaka, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kolaka, Asisten I dan II Setda Kolaka, Kepala BPKAD Kolaka.
“Saya hadirkan pengusaha cengkeh supaya mereka tahu kondisi harga cengkeh saat ini seperti apa. Kita pertemukan mereka semua yang terlibat untuk berdiskusi dan memberikan penjelasan, Jadi tidak ada lagi itu yang namanya permainan harga,” katanya.
Bupati kolaka Ahmad Safei mengatakan dari semua tuntutan yang telah disampaikan oleh para pendemo, ia hanya bisa memberikan solusi untuk menyurati Menteri Perdagangan terkait aspirasi masyarakat tersebut. Sementara, terkait tuntutan membuat standar harga cengkeh, ia tidak memiliki wewenang untuk membuat peraturan tersebut.
Ahmad Safei yang juga menjadi Ketua Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Sultra ini menuturkan bila pemerintah beberapa tahun terakhir ini tidak pernah lagi merekomendasikan perluasan area uplahan perkebunan cengkeh. ” Sebab ketersediaan cengkeh yang ada saat ini sudah melebihi jumlah yang dibutuhkan Pabrik,” kata Safei.
“Asosiasi juga sudah menyarankan untuk menahan, agar tidak terjadi over produksi, karena kalau berlebihan harganya sudah pasti turun. Sekarang semua orang bertani cengkeh, dan inilah yang terjadi sekarang, harga turun karena produksi berlimpah, apalagi di Kabupten Kolaka,” jelasnya.
Sementara itu ketua komisi II DPRD Kolaka, Amiruddin Massang mengatakan setelah demo beberapa waktu lalu di Gedung DPRD Kolaka, pihaknya kemudian menyampaikan tuntutan para pendemo kepada bupati dua periode itu. Dengan harapan permasalahan yang disuarakan oleh para pendemo menemukan penyelesaian.
Laporan : Deriyanto
Editor : Rustam
