TenggaraNews.com, WAKATOBI – Program unggulan Bupati Wakatobi Haliana tentang merdeka belajar didemo mahasiswa lantaran diduga adanya indikasi kerugian keuangan daerah ratusan juta.
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Barisan Rakyat Kepulauan Buton (Gebrak Kepton) menuntut agar pihak pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempertanggung jawabkan temuan audit BPK tahun 2024 atas laporan pertanggung jawaban penggunaan APBD tahun anggaran 2023.
Gebrak Kepton menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan Kantor Bupati Wakatobi menyampaikan adanya mahasiswa yang menerima bantuan program Merdeka Belajar yang tidak terdaftar pada PD Dikti.
” Bahwa, adanya pemberian bantuan pada mahasiswa yang tidak terdaftar pada PD Dikti itu benar adanya, bahwa agar saudara-saudara yang bertanggung jawab atas program Merdeka Belajar segera kembalikan dugaan kerugian negara tersebut yang nilainya ratusan jutaan, ” ujar Korlap Gebrak Kepton Yayan Serah pada Senin, 22 Juli 2024.
Hasil penelusuran Gebrak Kepton setidaknya ada 13 nama mahasiswa yang diinisialkan menerima bantuan uang daerah yang tidak memenuhi syarat, namun karena pertimbangan kedekatan emosional dengan Bupati Wakatobi, misalnya Inisial JAW yang disinyalir Ketua KNPI Wakatobi.
Penelusuran Gebrak Kepton menemukan JAW menerima bantuan Merdeka Belajar sebesar Rp 15 juta pada tahun 2023, sementara hasil pemeriksaan pada PD Dikti diketahui JAW terdaftar sebagai mahasiswa program studi Teknologi Pendidikan lulus terakhir semester genap dan status aktif tahun 2014.
Menanggapi tuntutan Gebrak Kepton Tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aliwangi mengatakan yang bersangkutan Joko Asis Westomi memenuhi syarat sehingga diberikan bantuan Program Merdeka Belajar.
” Saya sebut saja karena tadi dibilang ketua KNPI Joko Asis Westomi (JAW) dia itu diberikan beasiswa karena memenuhi persyaratan, ini yang bersangkutan S3 dan terakhir kami minta itu dia setor KHS nya nilainya dua semester ini ada sampai ini juga berpolemik sudah lama sehingga saya juga menyampaikan ke Pak Nurmasi panggil yang bersangkutan terlahir dia bawa dokumen-dokumenya bahwa betul dia kuliah, ” ungkap Aliwangi.
Namun berdasarkan hasil audit BPK yang disampaikan Gebrak Kepton, jika benar inisial JAW itu adalah Joko Asis Westomi di harapkan yang bersangkutan untuk mengembalikan Indikasi bocornya keuangan daerah, sebab mahasiswa yang terintegrasi dan terregistrasi dapat dilihat lansung secara terbuka apakah terdaftar atau tidak dapat di lihat pada Laman PD Dikti https://pddikti.kemendikbud.go.id.
Selain JAW, dua belas nama inisial mahasiswa lainya yang diberi bantuan oleh Pemda namun tidak dapat dibuktikan kemahasiswaannya pada data PD Dikti
yaitu UAN, AS, MI, Hri, Ada, Arf, Mtf, Agni, Sdn, AS, AR, dan SM.
Laporan : Syaiful
Editor : Tam
