TenggaraNews.com, JAKARTA – Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Indonesia Konawe (IMIK) Jakarta menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Senin 13 Mei 2019.
Kedatangan mereka tersebut untuk meminta lembaga anti rasua untuk mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dana rutin pemeliharaan sekolah, di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Konawe, yang telah merugikan negara sebesar Rp4.2 miliar.
Koordinator lapangan (Korlap), Muhamad Ikram Pelesa menyampaikan, bahwa indikasi kerugian negara dengan angka funtastis tersebut telah layak untuk diambil alih oleh KPK RI. Apalagi, jika merujuk pada pernyataan ketiga orang pejabat yang telah lebih dulu dipenjara atas kasus tersebut (Ridwan Lamaroa, Jumrin Pagala dan Gunawan), diduga kuat dana miliaran rupiah tersebut turut dinikmati secara berjamaah oleh pejabat teras Pemda Konawe.
“Dugaan kerugian negara senilai Rp4.2 miliar tersebut merupakan angka yang cukup funtastis, dan itu sangat layak diambil alih oleh KPK RI. Jika merujuk pada pernyataan ketiga orang tua kita yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, kerugiaan negara dengan miliaran rupiah turut dinikmati secara berjamaah oleh pejabat teras Pemda Konawe,” ucap Mantan Ketua Mahasiswa Konawe di Kota Kendari (IPPMIK Kendari)
Lebih lanjut, Ikram menerangkan, dari bukti pernyataan tertulis ketiga tersangka tersebut, pihaknya mendapati bahwa ada nama Bupati Konawe, mantan Wakil Bupati Konawe, mantan Ketua DPRD Konawe beserta beberapa pejabat dan pihak luar yang terut menikmati kerugian negara Rp4.2 miliar tersebut.
Menurutnya, KPK RI harus segara mengambil alih kasus dan memeriksa Bupati Konawe. Sebab, ada kekhawatiran kasus tersebut dapat diintervensi, apalagi jika melihat progres pengusutan kasusnya yang begitu lamban.
“Dari bukti pernyataan tertulis ketiga tersangka tersebut, kami mendapati ada nama pak bupati yang diduga menerima uang Rp2.8 miliar, selebihnya ada mantan Wabup, mantan Ketua DPRD beserta beberapa pejabat dan pihak luar yang terut menikmati uang itu,” kata Ikram.
“Sehingga, menurut kami KPK RI harus segara mengambil alih kasus dan memeriksa Bupati Konawe, karena dari dugaan keterlibatan mereka ada kekhawatiran kasus ini dapat diintervensi, apalagi jika melihat progres pengusutan kasusnya yang begitu lamban, makanya harus diambil alih oleh KPK RI,” terangnya.
Sementara itu, Staf KPK RI Bagian Penelaah Pengaduan, Icha mengatakan, bahwa pihaknya akan segera membentuk tim terpadu dalam menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dana rutin pemeliharaan sekolah lingkup Dinas Dikbud Konawe, yang diduga telah merugikan negara Rp4.2 miliar.
“Dalam waktu dekat kami akan bentuk tim terpadu untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dana rutin pemeliharaan sekolah, di lingkup Dinas Dikbud Konawe yang diduga telah merugikan negara miliaran rupiah ini,” tegasnya.
Laporan: Ikas
