TenggaraNews.com, KUALA LUMPUR – Meski penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan melalui Program JKN-KIS masih terbilang cukup muda, International Social Security Association (ISSA) sebagai asosiasi jaminan sosial sedunia, mempercayakan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Internasional (KTTI) bagi para pimpinan (CEO) dan senior manager program jaminan sosial (social security) sedunia, pada 22-24 September 2020 mendatang.
Indonesia kini telah menjadi salah satu barometer utama di dunia, dalam hal pengelolaan jaminan sosial khususnya di bidang kesehatan.
Rencananya, Bali akan menjadi lokasi The 1st International Conference on Management of Social Security. KTTI ini merupakan forum tiga tahun sekali dan ini adalah pertama kalinya diadakan oleh ISSA, di luar kegiatan rutin forum tertinggi ISSA World Social Security Forum.
Forum ini diharapkan dapat merumuskan bagaimana para penyelenggara jaminan sosial dunia, dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi di dunia dalam konteks kepemimpinan, sumber daya manusia dan inovasi (leadership, managing people and innovation).
Selain itu juga menjadi forum berbagi pengalaman dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), untuk mengelola data-data jaminan sosial sekaligus menciptakan platform pembelajaran dan kolaborasi antar lembaga, dalam pengembangan TIK untuk anggota ISSA berbagai negara.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menyampaikan secara langsung amanah besar dari ISSA tersebut.
“Tentu saja, kami siap menjalankan kepercayaan ini dan akan mempersiapkan acara dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan ISSA kepada Indonesia merupakan bukti bahwa bangsa ini telah menciptakan magnet baru dalam pengelolaan jaminan sosial di dunia. Nanti di sana kita bisa berbagi pengalaman, merumuskan solusi akan tantangan-tantangan yang tidak sedikit kita hadapi dalam pengelolaan jaminan sosial khususnya kesehatan,” ujar Fachmi selepas memberikan paparan dalam forum Technical Seminar on Digitalization. New Forms of Work: Focussing on Occupational Risks, 18-20 Februari 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 19 Februari 2020.
Selain berita menggembirakan tersebut, Fachmi Idris juga menjelaskan materi paparan terkait Digitalization in Indonesia-New Form of Work: Threat or Opportunity?.
Ia menjelaskan, bahwa saat ini kepesertaan JKN-KIS selalu meningkat setiap tahunnya. Indonesia pun saat ini sudah masuk dalam era digitalisasi yang meningkat dengan sangat cepat. Digitalisasi membuka peluang lapangan kerja baru di luar hubungan pekerjaan yang standard dan umumnya seperti e-commerce, e-transportation, dan online SMEs.
“Era digitalisasi seperti pisau bermata dua, apabila tidak diantisipasi dengan hati-hati. Sebagai contoh salah satu tantangan terbesar program JKN-KIS adalah bagaimana mengelola sektor informal. Saat ini pemanfaatan teknologi dilakukan dalam pengelolaan sektor informal, agar peserta rutin membayar iuran, dengan membuka akses digitalisasi melalu pembayaran berbasis online. Saat ini lebih dari 700 ribu payment poin online banking telah dibangun, pemanfaatan e-commerce, e-wallet, dll ” jelasnya.
Lebih lanjut, Fachmi juga menjelaskan, perkembangan teknologi informasi tidak dapat dilawan, dihindari atau bahkan menolaknya. Digitalisasi nyatanya juga menawarkan peluang simplifikasi dan efisiensi dalam bisnis proses penyelenggaraan Program JKN-KIS.
Pemanfaatan teknologi informasi juga akan menjadi kesempatan bagi program ini, untuk mendorong sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, namun tetap efektif dan efisien dari sisi pembiayaan.
“BPJS Kesehatan saat ini telah menciptakan ekosistem digital. Sistem dan proses bisnis yang ada di BPJS Kesehatan ini juga terhubung dengan berbagai lembaga/institusi. Digitalisasi kini telah menjadi tulang punggung BPJS Kesehatan dalam meningkatkan keberlanjutan program,” katanya.
Fachmi menambahkan, urutan pertama dalam ekosistem digital Program JKN-KIS adalah tautan digital antara basis data kepesertaan BPJS Kesehatan, dengan basis data kependudukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
Proses ini, lanjut Fachmi, memastikan konsistensi dan validitas dengan basis data nasional, dan memungkinkan BPJS Kesehatan untuk mengelola basis data kepesertaan secara lebih efisien.
Laporan: Ikas
