TenggaraNews.com, KENDARI – Dua asosiasi wartawan (jurnalis) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar aksi unjuk rasa menuntut Komandan Pangkalan Angkatan Udara (Danlanud) Haluoleo Kendari, Kolonel Pnb Muzafar agar meminta maaf secara terbuka kepada seluruh wartawan melalui media.
Tuntutan itu disampaikan wartawan yang tergabung di Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Online Indonesia ( DPD JOIN) Kendari dan Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Wartawan Online (DPW IMO) Sultra, saat berunjuk rasa di dua titik lokasi pada Kamis 16 Juli 2020.
Aksi unjuk rasa dimulai dari simpang empat MTQ Kota Kendari, sekira jam 12.30 Wita. Di simpang empat yang menghubungkan Jalan Abd Silondae, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Abunawas, secara bergantian wartawan berorasi.
Koordinator lapangan aksi demo, Gerson secara terang-terangan menyebut Danlanud Haluole Kendari secepatnya memberikan klarifikasi, atas dasar apa mengatakan wartawan ditunggangi teroris.
“Harus ada buktinya, jangan hanya menyebut tanpa ada dasar dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Usai berorasi sekira 20 menit lamanya, aksi unjuk rasa berlanjut ke simpang empat Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Di simpang empat menuju Bandara Haluoleo dan Markas Pangkalan TNI AU ini, wartawan silih berganti berorasi.
Ketua DPD JOIN Kendari, Mirkas, secara tegas meminta agar Danlanud Kolonel Pnb Muzafar membuat pernyataan minta maaf secara terbuka kepada wartawan. “Kami wartawan saat meliput kedatangan TKA asal Thiongkok tidak pernah ditunggangi teroris. Kalau Danlanud tahu ada wartawan ditunggangi teroris, kenapa tidak ditangkap saja,” tegas Mirkas saat orasi.
Nama Kolonel Pnb Muzafar menjadi ramai diberitakan media online, khususnya di Sultra, sehubungan pernyataannya pada hari Senin, 6 Juli 2020 di kantor DPRD Provinsi Sultra.
Usai mengikuti rapat di DPRD Sultra, Danlanud sempat ditanya para wartawan, apa alasan melarang wartawan meliput di Bandara Haluoleo Kendari saat TKA asal China yang datang pada tanggal 30 Juni 2020 lalu.
Tanpa disangka-sangka, Kolonel Pnb Muzafar mengatakan, bahwa larangan wartawan masuk meliput ke bandara karena wartawang ditunggangi teroris. Inilah yang memantik hubungan komunikasi antara Danlanud Haluoleo dengan wartawan menjadi renggang.
“Kalau ada yang teroris, tangkap saja. Jangan menyalahkan wartawan kalau meliput. Wartawan itu bekerja secara profesional dan dilindungi hukum. Ada Undang-undang tentang Pers yang mengatur kerja-kerja wartawan,” ujar Jefri, Ketua DPW IMO Sultra saat berorasi.
Pernyataan IMO itu dipertegas lagi Aliadin, bahwa sudah 7 tahun menekuni profesi wartawan namun sampai sekarang tidak pernah ditunggangi teroris. “Kalau mengeluarkan statemen itu harus ada dasarnya, jangan asal main sebut saja,” bebernya.
Dalam aksi tersebut, DPD JOIN Kendari dan DPW IMO Sultra juga menuntut agar Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) mencopot Kolonel Pnb Muzafar dari jabatan Danlanud Haluoleo.
Warga Bumi Anoa julukan nama lain Provins Sultra, adalah orang-orang yang ramah. “Kamipun wartawan membangun komunikasi dengan baik semua pihak. Tapi jangan sebut wartawan ditunggangi teroris. Ini pernyataan sangat menyakitkan. Kami bekerja secara profesional,” tutup Mirkas.
Peserta aksi demo bermaksud akan berdialog dengan Danlanud Haluoleo, namun sekitar 2 jam orasi di simpang empat Desa Ambaipua, tak satupun utusan dari Pangkalan TNI AU Haluoleo yang hadir menemui demonstran.
Salah seorang warga Desa Ambaipua yang melihat aksi demo, mengungkapkan baru kali ini TNI AU didemo.
Laporan : Rustam
