TenggaraNews.com, JAKARTA – Ikatan Mahasiswa Indonesia Konawe (IMIK) Jakarta meyakini salah satu agenda kehadiran Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, La Ode Syarif di Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah dalam rangka melakukan pengusutan atas sejumlah laporan yang telah dilayangkan organisasi paguyuban mahasiswa Konawe di Jakarta sebulan lalu.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum IMIK Jakarta, Muhamad Ikram Pelesa melalui rilisnya. Ia meyakini, bahwa salah satu agenda lembaga anti rasua tersebut bertandang ke Provinsi Sultra adalah menindaklanjuti beberapa laporan dugaan tindak pidana korupsi, dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Bupati Konawe, Wakil Bupati Konawe dan sejumlah pejabat teras lingkup Pemda Konawe.
“Sebagaimana disampaikan oleh pihak KPK RI sebulan yang lalu, saat menerima laporan kami, bahwa butuh waktu sebulan untuk mempressure persoalan tersebut. Nah, inikan sudah lewat dari sebulan. Kami yakin bahwa salah satu agenda kehadiran Wakil Ketua KPK RI di Bumi Anoa ini yakni menindaklanjuti laporan kami,” ujar mahasiswa pasca sarjana Univrrsitas Trisakti ini, Senin 24 Juni 2019.
Lebih lanjut, Wakil Sekertaris Jenderal PB HMI ini menyampaikan, bahwa dalam persoalan korupsi dana pemeliharaan sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, terdapat indikasi kerugian negara dengan angka funtastis, sehingga telah layak untuk ditindaklanjuti oleh KPK RI. Apalagi, jika merujuk pada pernyataan ketiga orang pejabat yang telah lebih dulu dipenjara atas kasus tersebut (Ridwan Lamaroa, Jumrin Pagala dan Gunawan), diduga kuat bahwa miliaran rupiah kerugiaan negara turut dinikmati secara berjamaah oleh pejabat teras Pemda Konawe.
“Dugaan Kerugian negara senilai Rp4.2 M dalam dugaan tindak pidana korupsi dana pemeliharaan sekolah di Konawe tersebut, sangat layak ditindaklanjuti oleh KPK RI apalagi jika merujuk pada pernyataan ketiga orang tua kita yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, kerugiaan negara dengan miliaran rupiah turut dinikmati secara berjamaah oleh pejabat teras Pemda Konawe,” beber Koordinator Forsemesta ini.
Ikram juga menerangkan, dalam kasus berbeda, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa juga diduga kuat melakukan manipulasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2011, tentang pembentukan dan pendepenitifan desa. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak pernahnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Selain itu, dalam lembaran daerah nomor Perda tersebut diduga bukanlah tentang pembentukan desa tetapi tentang pengesahan APBD Tahun 2011.
Oleh karena itu, menurut Ikram, 56 Desa penerima dana desa berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 adalah fiktif dan harus dipertanggungjawabkan oleh Bupati Konawe. Sehingga laporan yang telah diterima KPK RI mengenai kasus tersebut telah layak untuk ditindaklanjuti.
“Oleh karena itu, 56 Desa penerima dana desa berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 adalah fiktif, dan harus dipertanggungjawabkan oleh Bupati Konawe. Sehingga Laporan yang telah diterima KPK RI mengenai kasus tersebut telah layak untuk ditindaklanjuti,” jelas Ikram
Sebagaimana diketahui, staf KPK RI Bagian Pelaporan Langsung dan Penindakan, Alfieta Nur Baroroh saat menerima laporan mengatakan, bahwa pihaknya akan segera menyampaikan berkas laporan kepada pimpinan KPK RI. Ia juga meminta waktu 30 hari kerja untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, selebihnya dirinya mempersilahkan IMIK Jakarta untuk mengawal.
“Kami akan segera menyampaikan berkas laporan ini kepada pimpinan KPK RI, kami meminta waktu 30 hari kerja untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, selebihnya kami mempersilahkan rekan-rekan IMIK Jakarta untuk mengawal,” ujarnya, Senin 20 Mei 2019 lalu.
Laporan: Ikas
