TenggaraNews.com, KENDARI – Konflik yang terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Desa Morosi, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) seakan tidak ada habisnya.
Berbagai konflik terus mewarnai aktivitas PT. Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI). Mulai dari kesenjangan tenaga kerja, pembebasan lahan, utang piutang hingga dugaan membekingi aksi premanisme.
Parahnya lagi, oknum polisi di Polres Konawe diduga turut serta membekingi PT. VDNI. Hal itu diungkapkan Sulkarnain, selaku Jendlap Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Tenggara (KMPS), saat hearing bersama Komisi III DPRD Provinsi Sultra, Rabu 29 Januari 2020.
Lebih lanjut, Ketua HMI Kota Kendari ini menjelaskan, salah satu bukti keberpihakan oknum aparat kepolisian di Polres Konawe adalah dengan beredarnya foto rekan ke pihak PT. VDNI.
Sulkarnain menambahkan, foto tersebut diambil saat rekan-rekannya mengantar surat pemberitahuan aksi demonstrasi di kawasan Morosi
“Jadi, waktu itu diduga ada oknum aparat yang mengambil gambar, dan mungkin langsung mengirimnya ke pihak PT. VDNI,” jelas Sulkarnain.
Akibatnya, massa aksi yang hendak menggelar aksi demonstrasi tiba-tiba di telpon oleh berbagai pihak, yang mengaku utusan perusahaan melakukan intimidasi agar aksi tidak dilaksanakan di lokasi mega industry.
“Ada apa? Kenapa gambar kami bisa tersebar di VDNI. Ini kan bukti keberpihakan oknum polisi,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Konawe, AKBP Susilo membantah tudingan tersebut. Sejauh ini, personilnya masih profesional dalam menjalankan tugasnya.
“Tidak ada yang serperti itu pak,” jelas mantan Kapolres Kolaka Utara itu saat dikonfirmasi melalui akun WhatsApp miliknya, Jumat 31 Januari 2020.
Dia juga menambahkan, sesuai Undang-undang, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk melaksanakan pengamanan kegiatan tersebut, baik masyarakat, tempat dan sarananya.
“hal ini untuk menjaga stabilitas Kamtibmas agar tetap kondusif,” tambahnya.
Laporan: Ikas
