TenggaraNews.com, KENDARI – Korp Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (Komando) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyambangi Polda Sultra, Kamis 13 Februari 2020.
Kehadiran mereka di Mapolda melalui aksi unjuk rasa untuk memberikan ultimatum kepada Polda Sultra, terkait adanya oknum kepolisian yang diduga kuat membentengi preman-preman di VDNI, sehinggga kelompok preman begitu subur berkeliaran di kawasan industri tersebut.
“Kami meminta Polda Sultra untuk mengusut pihak kepolisian yang terlibat menjadi tameng para preman di dalam VDNI, karena besar dugaan kami ada pihak kepolisian yang terlibat, sehingga setiap unjuk rasa yang kami lakukan selalu diperhadapkan dengan preman. Anehnya, kepolisian yang mengawal unjuk rasa tersebut bukannya mengamankan preman yang jelas membawa senjata tajam, malah mengamankan masa aksi yang menyampaikan aspirasinya” teriak Korlap Komando Sultra, Iksan Binsar dari mobil pengeras suara.
Hal senada di sampaikan Ketua Komando Sultra, Ilham. Dikatakannya, kehadiran pihaknya di Mapolda Sultra adalah bentuk kekecewaan terhadap pihak Polres Konawe yang cenderung tidak netral.
“Polres Konawe ini kami duga memiliki tendensi terhadap VDNI, sehingga asas netralitas kepolisian cacat secara konstitusi” tegasnya.
Lebuh lanjut, Ilham menjelaskan, dasar kecurigaan pihaknya bermula pada saat rekannya membawa surat pemberitahuan aksi Unras di Polres Konawe, pada 27 Januari 2020 lalu. Saat itu, kata dia, ada dokumentasi yang dilakukan oleh oknum kepolisian pada rekannya, dan pada saat itu pula rekannya di haruskan membuat surat peryataan bertanggung jawab apabila ada insiden premanisme yang terjadi di lapangan saat Unras.
“Berselang beberapa saat, foto teman kami yang diambil oleh salah satu oknum aparat kepolisian tersebar di lingkungan PT.VDNI melalui WhatsApp, sehingga Ia kerap mendapat intervensi dan intimidasi dari orang-orang yang tidak di kenal, agar tidak melakukan aksi Unras di VDNI,” jelasnya.
Laporan: Ikas
