TenggaraNews.com, MUBAR – Patriana Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Presiden kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan pelaku usaha meliputi perusahaan skala besar-skala menengah, usaha sektor layanan publik dan usaha mikro, yang mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 2017, Patriana Award Tahun 2022 memasuki tahun keenam dengan periode penilaian Januari hingga Desember 2022.
Untuk meningkatkan partisipasi seluruh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha, panitia tingkat pusat menetapkan beberapa ketentuan meliputi mekanisme pelaksanaan, susunan panitia tingkat provinsi, kategori penghargaan dan indikator penilaian.
Kepanitian provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 707 Tahun 2022 tentang Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari: Sekda (ketua), Kepala BPJS Ketengakerjaan Sultra (sekretaris) dengan angggota Kadis Nakertrans Sultra, Unsur Pengusaha, Unsur Serikat Pekerja, Ahli Jaminan Sosial, Ahli Ekonomi, Ahli Hukum, dan Ahli Kebijakan Publik.
Kabupaten Muna Barat merupakan salah satu dari 16 Kabupaten atau Kota se Sulawesi Tenggara yang masuk sebagai nominator penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2023.
Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah memaparkan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Panitia pada tanggal 13 Februari 2023 bertempat di Hotel Swissbell Kendari berdasarkan undangan gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 10 Februari 2023.
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang termuat dalam Rencana Pembangunan Muna Barat.
“Program ini hadir dalam rangka mengatasi atau penurunan kemiskinan di Kabupaten Muna Barat yang saat ini berdasarkan data BPS 2023 jumlah angka kemiskinan 13,96% di tahun 2021 menjadi 13,85% atau 11.590 ditahun 2022 dengan jumlah miskin ekstrem berjumlah 2.416 atau 2,89%,” ungkap Bahri, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat melalui sambungan selulernya. Selasa, 9 Mei 2023.
Terobosan dan inovasi dalam penurunan angka kemiskinan ini kata Bahri, dengan menerapkan langkah konkrit dengan 3 (tiga) strategi yaitu pertama mengurangi beban pengeluaran masyarakat, kedua meningkatkan pendapatan masyarakat dan ketiga mengurangi dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan.
“Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) APBD kepada masyarakat miskin di 5 (lima) kelurahan agar perlakukan sama dengan masyarakat miskin di desa yang mendapatkan BLT dari Dana Desa, melaksanakan pendidikan gratis bagi masyarakat dengan memastikan semua operasional pendidikan dibebankan kepada APBD, dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat Muna Barat,” tambah Bahri.
Bupati Bahri menjelaskan, Jaminan sosial yang disediakan Muna Barat jaring pengaman sosial dilaksanakan dengan pertama, mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional berupa mendaftarkan seluruh penduduk Muna Barat sejumlah 87.575 sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan membayarkan seluruh iuran kesehatan kepada BPJS Kesehatan.
“Sehingga masyarakat Muna Barat cukup menunjukkan KTP maka pelayanan kesehatan disemua fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD) secara gratis termasuk pemda hadir menyediakan kelas 3 (tiga) di RSUD secara gratis pula,” bebernya
Selain itu juga kata Bahri, Pemda Muna Barat menyiapkan anggaran untuk masyarakat yang tidak mendapat pelayananan BPJS Kesehatan misalnya bayi baru lahir, ODGJ, disabilitas dan lain-lain.
“Dengan program BPJS Kesehatan semua masyarakat miskin dan miskin ekstrim telah dijamin pelayanan kesehatan secara gratis,” imbuhnya
Selanjutnya kata Bahri, Pemerintah Muna Barat juga mendaftarkan seluruh masyarakat miskin berjumlah 13,85% kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai pekerja rentan dengan mengikuti program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.
Sumber pendanaan berasal dari APBD dengan diikuti sinergitas pendanaan dari dana Desa dimana dibiayai APBDes sejumlah 140 orang setiap desa di 81 Desa.
“Selain masyarakat miskin telah memberikan perlindungan kepada Non ASN sejumlah 2002 orang yabg tersebar di 33 OPD yang ada dan berharap Non PNS kita merasa nyaman dalam melaksanakan tugas, karena seluruh resiko kecelakaan dan kematian telah dijamin pemerintah,” bebernya
Bupati Muna Barat, Bahri hadir langsung dalam penerimaan penghargaan yang dirangkaikan dengan Malam Puncak HUT Sultra ke 59 yang diserahkan Asrun Lio, sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dihadiri BPJS Wilayah Sulawesi-Maluku.
“Ucapan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan apresiasi terbaik I penghargaan Patriana Award kepada Kabupaten Muna Barat, Pemda Muna Barat akan terus meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai APBD sebagai bagian jaminan sosial termasuk yang yang dibiayai APBDes yang ditargetkan 140 pekerja rentan per desa,” pungkas Bahri
Selain itu juga terus berkomitmen menargetkan 20 ribu cakupan kepesertaan pekerja informal meskipun ditengah keterbatasan anggaran sekalipun.
Laporan : Hasan Jufri
Editor : Phoyo
