TenggaraNews.com, WAKATOBI – Ditengah pandemic Covid-19, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia (RI) telah mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 kepada para gubernur, bupati, wali kota dan Kepala Desa di seluruh Indonesia.
Permberitahuan tersebut mengenai Peraturan Mentri PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Mentri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2020.
Perubahan yang dimaksudkan mengatur tentang prioritas penggunaan DD untuk pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), padat karya tunai desa (PKTD) dan bantuan langsung tunai DD (BLT-DD).
Berkaitan dengan pemberitahuan tersebut, pada poin ketiga BLT-DD, Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tengah melakukan proses validasi data melalui Pemerintah Desa.
Untuk sasaran BLT-DD tersebut, telah disampaikan pula syarat dan ketentuanya siapa saja yang layak menerima melalui Surat pemberitahuan Mentri PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 mengenai mekanisme pendataan dan metode penyaluranya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3MD), La Ode Husnan mengatakan, alokasi anggaran BLT dari kementerian Rp19 milyar lebih
Maka jumlah presentase masyarakat di Wakatobi yang bakalan mendapatkan bantuan Rp600 ribu perbulan itu sesuai alokasi tersebut sebanyak 10.771 Kepala Keluarga (KK).
“Sebanyak 10.771 ini adalah berdasarkan jumlah setelah dipersantase dari Rp19 milyar, di bagi dengan sekian itu selama tiga bulan, maka yang tersedia pagunya itu sebanyak 10.771 KK,” ungkap Kepala DP3MD Wakatobi, Minggu 10 Mei 2020.
Ditambahkannya, bahwa jumlah KK yang dimaksud berdasarkan pagu anggaran tersebut, belum merupakan finalisasi, tentu akan dilakukan proses validasi dan verifikasi berdasarkan petunjuk tekhnis (Juknis) yang disampaikan oleh kementrian.
Untuk diketahui pula, dalam hal pemberian BLT-DD, akan dicocokan dengan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) dan jika belum mendapatkan bantuan sosial lainya dapat menerima BLT-DD.
“Kan data masih dalam proses, yang jelasnya pagu yang kita siapkan itu untuk 10.771 KK kalau dia maksimal, tetapi persoalan bahwa berapa yang akan menerima nanti kita liat kondisi lapangan,” lanjut La Ode Husnan.
Laporan : Syaiful
