TenggaraNews.com, WAKATOBI – Tak hanya merugikan negara, namun karena ulah mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi juga sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Pasalnya masyarakat Wakatobi hingga saat ini tidak merasakan namanya BBM subsidi pemerintah.
Tidak adanya BBM Subsidi itu, masyarakat tidak pernah membeli BBM Subsidi berupa premium dengan harga yang seharusnya, dibeli untuk pengecer hampir dua kali lipat dari harga yang ditetapkan.
Selain terjadi kelangkaan di POM Bensin setempat, APMS juga tidak melayani penyaluran Anak Perusahaan BBM bahkan bisa sampai berbulan-bulan.
Disinyalir kuat, langkahnya BBM Subsidi di APMS, pendistribusiannya dari Transportir tidak dibawa ketangki APMS, namun langsung dibongkar ke pengecer BBM dengan menggunakan drum dan jerigen.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, telah terlihat jelas adanya kegiatan bongkar ilegal itu, yakni pembongkaran minyak subsidi berupa premium dari tangki Kapal transportir ke drum dari jerigen para pengecer.
Kejadiannya, tepat di belakang Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD Sultra) Kabupaten Wakatobi, di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-wangi Selatan.
Dihari yang sama juga, hasil pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Wakatobi menemukan adanya pembongkaran ilegal, di salah satu APMS yakni mengopor minyak dari mobil tangki Pertamina ke drum pengecer, yang mestinya dari mobil disalurkan ke tangki APMS, sehingga penyaluranyapun harus melalui mesin nosel.
Semua aktifitas kecurangan tersebut, jelas terdokumentasi, hanya saja rupanya tak ada tindakan serius dari pihak-pihak yang terkait.
Bahkan Dinas Perindag Wakatobi tidak bisa berkutik. Kejadiannya terlihat jelas di depan publik warga Wakatobi.
Upaya Dinas Perindag untuk memberantas praktek mafia BBM subsidi jenis premium dan biosolar sudah sampai kepada perwakilan PT. Pertamina Indonesia di Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Kota Kendari. Namun laporan Dinas Perindag ke pihak Pertamina tidak ada tanggapan.
“Beberapa bukti seperti penjualan menggunakan jerigen ke pengecer dan harga yang tidak mengikuti aturan juga sudah kami kirimkan dan kirimkannya kepada pengawas BBM Pertamina Kendari. Tapi juga tidak ada tanggapan, jadi dengan laporan dari masyarakat yang mudah-mudahan tim bisa kembali bekerja sesuai tupoksinya,” curhat Kepala Dinas Perindag, Safiuddin, Kamis, 1 Oktober 2020.
Kepala Dinas Perindag Wakatobi juga mengungkapkan, pemerintah sudah membentuk Tim Penanganan BBM sejak tahun lalu. Namun lagi-lagi Perindag Wakatobi angkat tangan, pasalnya yang melakukan turun lapangan hanya Perindag sendiri.
Beberapa instansi yang terlibat dalam Tim Penanganan BBM yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pol PP, Perhubungan dan Instansi Kesbang, tidak bergerak.
Seharusnya, dengan banyaknya banyaknya tim, maka menurut Safiuddin, kegiatan mafia itu tidak terjadi di depan umum.
Dari data yang diperoleh dari situs PT. Pertamina Indonesia, Rincian Kuota dan realisasi volume jenis BBM premium yang dikirim ke Kabupaten Wakatobi oleh PT. Pertamina jelas terinci berdasarkan kuota dan realisasinya.
Berdasarkan data tersebut, BBM Subsidi berupa premium (bensin) yang sudah direalisasikan di Kabupaten Wakatobi per 1 Januari hingga Juli sebanyak 2.688 Kilo Liter (KL) atau sebanyak 2.688 Ton sampai dengan bulan Juli 2020.
Sedangkan Kuota BBM Premium jenis Bensin untuk Wakatobi dari PT. Pertamina di Tahun 2020 sebanyak 4.907 KL atau ton. Lantas apa yang membuat APMS di Wakatobi selalu mengalami kekosongan?
Meski terpampang jelas pada rincian kuota dan realisasi pendistribusian oleh PT. Pertamina, pemilik kapal trasporter BBM yang sekaligus pemilik salah satu APMS La Nane, mengaku melalui salah satu media online bahwa kuota BBM di Kabupaten Wakatobi khususnya di Pulau Wangi-wangi tidak mengatur, tergantung daya serap masyarakat.
Dari pengakuanya itu sebagai pemilik kapal transportir dan salah satu pemilik APMS, tidak diketahui pernah melaporkan Realisasi BBM yang dimuatnya dari Depot Bau-bau ke Dinas Perindag Wakatobi. Dimana hal tersebut dilaporkan untuk diketahui.
“Saat ini info jadwal kapal yang memuat BBM tiba dan kuota pembagiannya ke APMS lain juga tidak pernah mereka berikan walaupun kami minta, sehingga hal ini sudah saya sampaikan ke Bapak asisten selaku ketua TIM pengawasan BBM,” kesalnya.
Laporan: Syaiful
