TenggaraNews.com, MUBAR – Pasca dilantik menjadi Penjabat Bupati Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Bahri mulai tancap gas membenahi tatanan birokrasi dan pembangunan infrastruktur dasar serta mulai meletakkan dasar pembangunan gedung perkantoran yang menjadi sentra pengelolaan pemerintahan.
Hari ini, genap satu bulan lima hari Dr Bahri memimpin Bumi Praja Laworo yang acap kali diistilahkan sebagai miniatur Indonesia, karena memiliki banyak suku, ras agama dan adat istiadat.
Langkah yang dilakukan dalam sebulan ini dengan style akomodatif, namun tetap menyimpan senyum ketegasan dalam menata pemerintahan, melakukan pendekatan komunikatif pada seluruh elemen masyarakat, untuk mencari aspirasi dan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, adalah cara tepat yang dilakukan pada awal menahkodai kabupaten yang baru mekar sejak tahun 2014 ini.
“Hasil pelesiran dibeberapa wilayah menunjukkan keseriusannya dalam membangun Muna Barat dengan mengedepankan kebutuhan yang paling urgen bagi masyarakat,” ungkap Muhammad Fajar Fariki, Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Mubar pada Kamis, 30 Juni 2022.
Untuk menyelesaikan problem masyarakatnya, ia berpedoman pada Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam periode 2023-2026 atau sampai dengan adanya Bupati defenitif.
“Di dalam RPD itu sendiri didasari atas permasalahan-permasalahan utama pembangunan yang ada selama ini,” tambahnya.
Permasalahan-permasalahan yang dimaksud kata mantan Kabag Humas Pemda Muna itu, diantaranya rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), rendahnya produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Perekonomian Daerah, belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan belum optimalnya daya saing infrastruktur dan lingkungan.
Untuk mencapai tujuan yang dicanangkan dalam RPD tersebut kata Fajar, Dr Bahri akan mulai membangun Kantor Bupati, Kantor DPRD, Rumah Jabatan Bupati, Kantor Disdukcapil hingga Kantor Mall Pelayanan Publik.
“Pembangunan kantor, rujab dan fasilitas pelayanan publik lainnya, itu merupakan salah program yang memang akan mendukung tercapainya indikator tujuan dan sasaran pada aspek pelayanan publik, yang pada tahun-tahun sebelumnya hasil penilaian Ombudsman mendapat penilaian rapor merah sehingga diharapkan meningkat menjadi rapor kuning atau hijau,” kata Fajar.
Masih kata Fajar, seiring dengan pembagunan gedung perkantoran, Jebolan STPDN Angkatan 07 itu juga mulai menyisir kebutuhan dasar dan potensi yang dimiliki Muna Barat diantaranya menciptakan Muna Barat menjadi lumbung pangan dengan mencetak ratusan hektar sawah baru yang ada di Kampani dan Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga.
“Satu semangat sebagai prinsip dasar adalah negara selalu harus hadir untuk mnyelesaikan masalah rakyat serta memastikan bahwa masyarakat Mubar dalam keadaan baik- baik saja,” katanya.
Dalam menata birokrasi sebagai Penjabat Bupati yang juga pejabat eselon dua Kemendagri tentunya, Dr Bahri paham dalam mengelola tata pemerintahan. Olehnya itu pasca dilantik ia akan mengembalikan beberapa pejabat eselon dua yang diparkir Bupati Achmad Lamani sesuai dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Selain itu, untuk memastikan para pejabat tidak salah ditempatkan dalam posisinya pihaknya akan berpedoman pada hasil Asesmen atau job fit.
“Dalam menata birokrasi jangan diragukan lagi kapasitasnya, tentunya beliau sangat faham,” bebernya
Untuk menunjang niatan baik Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu, ia meminta dukungan dan suport seluruh elemen masyarakat, mengingat baru sebulan memimpin progres pembangunan Muna Barat kearah lebih baik mulai kelihatan.
Laporan : Hasan Jufri
