TenggaraNews.com, WAKATOBI – Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) melaporkan ke DPRD Wakatobi bahwa serapan anggaran untuk Stimulan Ekonomi Rakyat baru 10 persen pada bulan April 2022.
Artinya, perputaran ekonomi yang bergulir dimasyarakat baru persen sampai dengan bulan maret dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.870.536.631.818,00 tahun 2022.
Plt Kepala Dinas DPKAD Nur Bahtiar mengakui, bahwa perputaran ekonomi dimasyarakat tergolong minim.
” Memang kami sadari bahwa untuk angka persen ini masih terbilang kurang tapi yang menjadi penyebab kurangnya ini yang paling terbesar porsinya memang di belanja barang jasa yang sifatnya kontraktual dan kami juga di Pemerintah Daerah (Pemda) sudah berupaya untuk melakukan rapat rapat koordinasi terkait dengan percepatan percepatan agar penyerapan APBD ini bisa sesuai dengan target, ” akui Plt DPKAD Nur Bahtiar, Rabu, 6 April 2022.
Sementara itu, untuk belanja modal dalam hal ini gaji pegawai telah direalisasi sebesar Rp 171 Milyar lebih atau bila dipersantesekan sebesar 21,29 persen
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Golkar Muhammad Ali mengungkapkan, hal tersebut merupakan sebuah musibah sebab, APBD tidak bergerak sebagai stimulan ekonomi rakyat.
Akibatnya, terjadi kelesuhan ekonomi seperti dipasar-pasar rakyat, kendati pemerintah daerah tak mempu mengelola APBD secara evektif dan efisien.
” APBD tidak bergerak sebagai stimulan ekonomi rakyat, lantas pemerintahan Wakatobi hadir untuk apa, nggak bergerak untuk kesejahteraan rakyatnya, April kok 10 persen pemerintahan apa ini?, ” tandas Muhammad Ali.
Untuk itu Ia berpesan kepada Bupati Wakatobi melalui Asisten I, bahwa DPRD kecewa dengan pengelolaan APBD yang tidak efektif, sehingga mengakibatkan terjadinya kelesuhan ekonomi dimasyarakat.
DPRD meminta kepada Plt DPKAD untuk menjelaskan potensi yang bisa mengejar serapan anggaran supaya masyarakat bisa menikmati perputaran ekonomi.
Sebab, DPRD berharap pada semester pertama serapan anggaran bisa mencapai angka 70 persen pada relaisasi APBD semester awal.
” Kalau begitu nanti Ibu BPKAD jelaskan nanti potensi-potensi apa untuk bisa mengejar hal itu, misalnya pada kegiatan apa. sebab kita berharap nanti di bulan Agustus sebelum kita masuk di APBD perubahan itu realisasi finansial bisa berbarengan dengan realisasi fisiknya, masuk pada APBD perubahan itu kita harapkan dia masuk pada angka angka 70 persen sehingga masyarakat itu bisa menikmati yang namanya stimulan ekonomi rakyat, ” ujar Muhammad Ali.
Laporan : Syaiful
