TenggaraNews.com, KENDARI – Bakal calon (Balon) Bupati Wakatobi, Wo Ode Nurhayati (WON) menyoroti soal keseriusan pemerintah kabupaten (Pemkab) Wakatobi dalam merealisasikan program Badan Otorita Pariwisata (BOP).
Ketua DPW Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sulawesi Tenggara (Sultra) ini mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) berkewajiban untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk menyukseskan program nasional tersebut.
Ditanya soal kondisi BOP yang tak jelas saat ini, WON menilai Pemda belum maksimal berusaha mewujudkan program tersebut. Olehnya itu, lanjut mantan anggota DPR RI Dapil Sultra ini, Ia akan memaksimalkan realisasi BOP jika diberi amanah untuk menahkodai Wakatobi lima tahun mendatang.
“Mungkin (Pemda) melakukan tapi belum maksimal. Dan saya akan lakukan (maksimal) itu,” ujar WON kepada jurnalis TenggaraNews.com saat ditemui belum lama ini.
Dia juga menambahkan, bahwa program BOP merupakan stimulus atau cara mempercepat pembangunan di daerah. Sehingga dirinya memandang penting untuk merealisasikan program pemerintah nasional di sektor pariwisata itu.
Untuk diketahui, program BOP akan diikuti dengan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata di daerah tersebut. Seperti pembangunan infrastruktur jalan, air, listrik, telekomunikasi, pelabuhan dan bandara.
Selain itu, BOP juga akan memiliki dua fungsi, yakni fungsi otoritatif terhadap kawasan yang dikuasai guna membangun amenitas sebagai pendorong percepatan kemajuan kawasan. Selanjutnya, fungsi kordinatif yang dapat mengkordinasi secara horizontal antar stakeholder, antar kepentingan dan bisa menjembatani komunikasi dengan pemerintah pusat.
Wakatobi ditunjuk sebagai daerah sasaran program BOP ini sejak masa pemerintahan Hugua di periode keduanya. Selanjutnya, realisasi program tersebut diwariskan kepada Arhawi sebagai Bupati Wakatobi selanjutnya.
Meski sudah tak menjabat sebagai Bupati Wakatobi, Hugua terus memberikan support untuk realisasi BOP, salah satunya melalui komunikasi ke pemerintah pusat (kementerian terkait) agar mendorong penerbitan keputusan presiden (Kepres) terkait status Kabupaten Wakatobi sebagai BOP.
Laporan: Ikas
