TenggaraNews.com, WAKATOBI- Terungkap, pernyataan anggota DPRD Wakatobi Dapil Binongko, Hairudin Buton dari Partai Golkar dan Jamaludin dari Partai NasDem, adanya peran besar anggota DPRD Periode 2019-2025 untuk mendorong listrik menyala 24 Jam di Pulau Kaledupa dan Binongko.
Dijelaskan Hairudin Buton, pada APBD tahun 2022 DPRD menyetujui anggaran sebesar Rp 4,5 milyar untuk subsidi BBM dengan jaminan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi, listrik akan menyala 24 di dua pulau tersebut. Namun, hingga akhir tahun 2022 pada saat itu listrik tak kunjung menyala juga.
Memasuki tahun 2023, DPRD menyampaikan untuk dilakukan pengadaan mesin saja.
“Jadi Pemda Wakatobi hanya mengusulkan anggaran Rp 4,5 milyar, namun berdasarkan kajian DPRD dengan total anggaran tersebut, listrik tidak akan menyala selama 24 jam. Jadi DPRD menaikan anggarannya menjadi Rp 20 milyar, sehingga listrik bisa menyala 24 jam di pulau Binongko dan Kaledupa. Sekarang la anu itu mau klaim itu hasil kerjanya, omong kosong macam apa ini” ungkap anggota DPRD Wakatobi dari fraksi Golkar ini, Senin, 14 Oktober 2024.
Ia mengungkapkan, bagaimana mungkin dia itu mengetahui konstalasi di DPRD sedangkan ia tak pernah mengikuti rapat di DPRD untuk membahas kepentingan rakyat Wakatobi.
” Katanya merakyat tapi selama dia menjabat sebagai Bupati tidak satu kalipun ikut rapat pembahasan APBD yang membahas nasib rakyat di DPRD Wakatobi. Apakah ini mau dikatakan bupati merakyat, ” ujar Hairudin Buton.
Hal senada juga diungkapkan Jamaluddin anggota DPRD Wakatobi bahwa, kehadiran listrik 24 jam di pulau Binongko dan Kaledupa bukan saja peran Pemda namun juga peran DPRD, yang dari awal Pemda Wakatobi mengusulkan Rp 4,5 milyar namun berkat perjuangan DPRD Wakatobi anggarannya di tambah menjadi Rp 20 milyar hingga bisa menyala 24 jam.
“Saya salah satu yang terlibat, menyampaikan ke pak Hamirudin yang saat itu menjadi ketua DPRD Wakatobi untuk menambah anggaran listrik, makanya bisa menyala listrik 24 jam di pulau Binongko dan Kaledupa ini,” terang anggota DPRD kader NasDem itu.
Penambahan anggaran listrik 24 jam menjadi Rp 20 milyar ini dapat di lihat dalam amandemen DPRD.
” Kalau bilang DPRD menghalangi mereka harus kita pertanyakan belajar bahasa Indonesianya di mana. Jangan main klaim sepihak, ” imbuh Jamaludin.
Laporan: Syaiful
Editor : Tam
