TenggaraNews.com, KENDARI – Ratusan warga Nambo turun ke jalan berunjuk rasa, terkait dengan percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tambang pasir yang berada di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo.
Demo tersebut digelar pada Rabu 1 Januari 2023, sejak pukul 10:00 Wita dengan rute Kantor DPRD Kota Kendari dan berakhir di Kantor Walikota Kendari.
Warga Nambo menuntut agar pemerintah Kota Kendari mempercepat pembahasan revisi RTRW, dengan memasukan Kecamatan Nambo sebagai kawasan tambang galian C serta pengolahan pasir menggunakan mesin.
Massa juga mendesak PJ walikota Kendari dan DPRD Kota Kendari serta Forkopimda, untuk mengeluarkan diskresi tambang galian C serta pengolahan pasir menggunakan mesin
Akan tetapi masa aksi harus berbesar hati, karena Pj Walikota Kendari sedang tidak berada ditempat, sehingga tuntutan tersebut harus diambil ahli oleh Asisten 1 Walikota Kendari , Amir Hasan
Asisten 1 Walikota Kendari, Amir Hasan mengatakan, terkait dengan RTRW yang dituntut oleh warga Kecamatan Nambo saat ini sedang diperjuangkan oleh Pemerintah Kota, melalui Pj Walikota dan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Kendari.
“Terkait dengan rancangan revisi RTRW itu bukan kewenangan dari pemerintah kota, yang memutuskan itu pemerintah pusat, nah tadi pagi ini pak Pj Walikota Kendari bersama Kadis PUPR sudah berangkat ke Jakarta untuk mengajukan, tetapi sekali lagi saya katakan itu kewenangan pusat,” ujar Amir.
Lebih lanjut, Amir mengungkapkan bahwa kondisi pemerintah kota sekarang sedang berada pada titik dilema terhadap adanya permasalahan tambang galian C di Nambo.
“Terkait dengan pernyataan bahwa sekarang kinerja pemerintah kota seperti apa dalam menangani hal ini, saya bilang kita dilema. Ini bagaikan buah simalakama, karena disatu sisi kita mengizinkan kita melanggar hukum dan disatu sisi juga masalah nasib warga Nambo yang dari dulu memang di tambang pasir itu,” ungkapnya.
Olehnya itu, dirinya berharap agar masa aksi yang tergabung dalam warga Kecamatan Nambo bisa bersabar, untuk mengetahui hasil dari Pj Walikota Kendari bersama Kadis PUPR yang sedang berkordinasi dengan pemerintah pusat.
“Saya harap warga tetap bersabar sambil menunggu info dari Pak Pj dan Bu Kadis PUPR dan sama – sama mendoakan semoga ada jalan terbaik buat kita semua, karena kami tidak bisa berbuat apa – apa. Semua keputusan akhir ada di pemerintah pusat,” terangnya.
Ditempat yang sama Kordinator Lapangan (Korlap) Djumrin menjelaskan, alasan warga harus turun ke jalan untuk melakukan aksi demo.
“Tujuan kami itu datang ke sini, untuk meminta agar Pj Walikota Kendari segera revisi rancangan RTRW. Kami meminta agar pemerintah Kota bekerja secara gesit untuk menangani hal ini, karena sebenarnya pak Pj sudah mengetahui dan kenapa sampai sekarang belum dibuat regulasinya, sudah 3 bulan kami menunggu kepastian,” jelas Djumrin.
Dirinya meminta agar diberi kepastian hasil dari rancanagan revisi RTRW yang sudah di ajukan oleh pemerintah Kota ke pemerintah pusat
“Saya harap nanti kalau hasilnya sudah keluar,segera kirimkan ke kami, agar kami juga ada jawaban ketika masyarakat bertanya akan hasil diskusi ini seperti apa,” pungkasnya.
Laporan : Munir
