TenggaraNews.com, KENDARI – Istilah people power tengah hangat dibahas pasca penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal ini pertama kali dihembuskan oleh tim BPN Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo-Sandiaga sebagai bentuk perlawanan jika kalah dalam pesta demokrasi kali ini.
Ketua DPD PDIP Sultra, Hugua memastikan people power tak akan terjadi di Indonesia, karena berdasarkan sejumlah hasil survei kualitatif, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih berada di angka 70 persen lebih. Sehingga, jika terjadi riak-riak, maka hal itu hanya dilakukan oleh kelompok elit, sedangkan masyarakat kembali sibuk dengan aktivitas sehari-hari.
Menurut Ketua CTI/M-LGN ini, penyelenggaran Pemilu berjalan sebagaiman mestinya, seluruh komponen penyelenggara Pemilu tidak ada ruang untuk bermain. Sebab, disibukan dengan padatnya kegiatan mereka dalam menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi ini.
Kendati demikian, mantan Bupati Wakatobi dua periode ini tak menampik, jika pihak penyelenggara bisa saja melakukan kekeliruan dalam menjalankan tugasnya, karena mereka juga hanya manusia biasa. Olehnya itu, sebagai ketua partai, Ia melihat tak ada bentuk kecurangan yang terstruktur dan masif, seperti yang selama ini dialamatkan kepada para komoponen penyelenggara.
“Jangankan mau bermain, menjalankan saja tugas-tugas mereka hampir tak mampu, sampai banyak yang meninggal,” ujar Ketua PHRI Sultra ini, saat disambangi di kediamannya belum lama ini.
Sehingga, Hugua memastikan tak akan ada people power di Indonesia. Tapi, kalau aksi demonstrasi dimungkinkan terjadi, sebagai bentuk dari ketidakpuasan pihak tertentu. Justru bukan negara demokrasi namanya, jika tak ada aksi protes melalui demonstrasi.
“Demonstrasi itu hal yang biasa. Tapi, kalau people power saya pastikan tidak ada,” tambah Ketua GIPI Sultra.
Selain itu, kata dia, aparat keamanan juga benar-benar bersikap tegas. Sejumlah pihak-pihak yang melakukan pelanggaran harus disikapi secara tegas.
People power, lanjut Hugua, hanya bagian dari bunga-bunga demokrasi. Kendati demikian, hal ini juga jangan dipandang remeh, pemerintah dan aparat kemanan harus bersikap tegas atas setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mungkin saja tak puas dengan hasil Pemilu.
“Yang harus dijaga adalah paparan hoax dalam bentuk SARA. Sebab, jika hal ini dibiarkan, maka bisa menjadi pemecah belah antar sesama rakyat bangsa ini. Makanya, walaupun people power ini hanya bagian dari bunga-bunga demokrasi, tapi jangan dientengin juga,” jelas Hugua.
Laporan: Ikas
