TenggaraNews.com, BUTON TENGAH – Bupati Buton Tengah (Buteng), Samahuddin dikecam oleh warga Muna. Kecaman itu muncul akibat adanya intruksi Bupati Buteng berupa penutupan akses jalan penghubung Muna – Buteng yang terletak di Desa Bantea, Kecamatan Gu.
Desa Bantea yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Muna ini merupakan salah satu akses Muna – Buteng, dimana saat ini telah dilakukan penutupan berupa tumpukan batu, sehingga sama sekali tidak bisa dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat.
Beberapa warga Muna akhirnya melakukan protes atas kebijakan Bupati Buteng, karena telah menghalangi aktivitas sosial ekonomi masyarakat, yang berada disekitar dua wilayah tersebut.
Salah satu warga Muna, Aken merasa keberatan terhadap penutupan akses tersebut, karena cara yang dilakukan oleh Pemerintah Buteng tidak sesuai prosedur.
“Ini bukan lagi cara yang benar. Ini namanya bukan jaga wilayah, tapi blokir wilayah. Masa dilakukan dengan batu. Harusnya dilakukan sesuai prosedural berupa pemeriksaaan bagi warga yang keluar masuk wilayah Buteng,” kecam Aken, merupakan pemuda warga Desa Wale-ale Muna, saat berada di wilayah perbatasan, Sabtu 2 Mei 2020.
Disisi lain, Ia juga menyesalkan kebijakan Bupati Buteng, khususnya yang melewati jalur tersebut karena hanya menguntungkan satu pihak
“Bayangkan mereka yang tutup jalanan, justru dari mereka juga yang keluar masuk dengan leluasa masuk di wilayah Muna,” kesalnya.
Di tempat yang sama, Kasat Pol PP Buteng, Jamuri menjelaskan, penjagaan sejumlah akses jalan di seluruh wilayah perbatasan merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi ancaman Covid -19.
“Ini bukan (penutupan) permanen, hanya sementara saja. Supaya satu arah dan satu tempat pemeriksaan itu bisa satu titik (Pemeriksaan di Desa Lakapera),” jelas Jamuri.
Terkait kapan dilakukan pembukaan akses jalan tersebut, Kasat Pol PP Buteng ini belum bisa memastikan. Ia akan meminta petunjuk dari bupati dan Kapolres Baubau.
“Jadi untuk penyelesaianya, kami sampaikan dulu di bupati dan Kapolres,” ucapnya.
Pantauan media ini, pertemuan di lapangan antara masyarakat dua wilayah, tampak dihadiri unsur pemerintah di dua kabupaten yang ada serta dikawal oleh pihak keamanan. Namun pertemuan tersebut tidak menemukan titik terang, apakah dibuka atau terus ditutup jalur tersebut selama pandemi Covid 19.
Laporan: Hasan Barakati
