TenggaraNews.com, KENDARI – Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan perkembangan partai yang dipimpinnya itu, ditengah drama perebutan partai berlambang bintang mercy tersebut.
AHY mengatakan, akhir-akhir ini, empati dan dukungan terus mengalir kepada Partai Demokrat, dari para tokoh (baik di tingkat pusat maupun daerah) serta masyarakat luas, termasuk para politisi senior, purnawirawan TNI-Polri, akademisi, pemuka agama, pengamat politik, aktivis demokrasi, budayawan, serta berbagai kalangan Ormas dan civil society lainnya, juga para mahasiswa serta anak-anak muda dari berbagai komunitas (baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup, langsung maupun tidak langsung).
“Untuk segala perhatian, doa, dan dukungan kepada Partai Demokrat, kami mengucapkan
terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya,” ujar putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, melalui siaran pers yang diterima TenggaraNews.com, Selasa 30 Maret 2021.
Secara khusus, AHY juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada sejumlah elemen dari berbagai partai politik, yang telah mengeluarkan pernyataan yang positif terhadap situasi yang tengah dihadapi Partai Demokrat, dan nasib demokrasi bangsa ini ke depan.
AHY menjelaskan, meskipun sebagian pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan
Partai Demokrat (GPK-PD) yang sah
berasal dari sejumlah partai politik, tetapi pihaknya sangat percaya bahwa keterlibatan
elemen-elemen itu tidak mewakili partai politik manapun, melainkan mewakili dirinya sendiri.
Lebih lanjut, mantan calon Gubernur DKI Jakarta ini melaporkan perkembangan situasi di tubuh Partai Demokrat kepada seluruh kader, simpatisan, dan juga masyarakat Indonesia, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik, karena pada dasarnya, Demokrat adalah partai yang terbuka.
“Tidak ada yang kami sembunyikan.
Apalagi berdalih ngopi-ngopi, tapi lantas merampas, merampok dan membegal partai yang sah diakui oleh pemerintah. Kami melaporkan, alhamdulillah Partai Demokrat solid. Pasca laporan kami kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 8 Maret 2021 yang lalu, segenap jajaran pimpinan dan pengurus DPP, DPD, DPC, DPAC, sampai hingga tingkat Ranting serta seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat; semakin kompak, berani, dan semakin siap mempertahankan kedaula-
tan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat di seluruh tanah air,” beber AHY.
Artinya, seluruh kader juga semakin kompak, berani dan semakin siap melawan siapapun yang mengancam, dan ingin merebut apa yang menjadi milik Partai Demokrat.
“Karena bagi kami, perjuangan ini suci
demi menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menyelamatkan demokrasi di negeri ini. Begitu juga seluruh anggota legislatif dari Fraksi Partai Demokrat, baik di tingkat DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota. Tentu saja, kecuali saudara Jhoni Allen Marbun, salah satu dalang utama GPK-PD, yang telah diberhentikan dari partai dengan
tidak hormat, dan tengah diproses Penggantian Antar Waktu (PAW)
sebagai anggota DPR RI. Mereka semua solid dan setia bersama Partai Demokrat dibawah kepemimpinan saya,” ungkap suami Anisa Pohan ini.
Untuk itu, AHY menyampaikan terima kasih, rasa bangga, sekaligus juga penghargaan yang setinggi-tingginya. Ia juga berterima kasih telah diberikan ruang dan waktu untuk
menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah.
AHY mengaku, bahwa dirinya telah bertemu Menkopolhukam, jajaran Kemenkumham, Komisioner KPU dan yang lainnya. Komunikasi ini penting untuk mencegah terjadinya salah persepsi antara jajaran pemerintah dengan Partai Demokrat, seperti
yang kerap diangkat dalam pemberitaan di media massa, maupun percakapan publik di media sosial.
“Alhamdulillah, proses komunikasi juga berjalan dengan baik, tanpa saling intervensi dalam bentuk apapun, dengan sikap saling menghormati. Sikap ini penting sebagai manifestasi dari tegaknya supremasi hukum dan nilai-nilai demokrasi,” katanya.
“Saat ini, Partai Demokrat tengah menunggu sikap dan putusan pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, untuk merespons
apa yang dinamakan Kongres Luar Biasa (KLB), yang ilegal dan inkonstitusional itu. Partai Demokrat menaruh harapan, dan memegang janji pemerintah serta jajaran penegak hukum, untuk menegakkan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya,” tambahnya.
Merespon manuver politik yang dilakukan oleh kubu KSP Moeldoko terkait konferensi pers di Hambalang, dan pernyataan KSP Moeldoko di akun media sosialnya, AHY memberikan penjelasan, bahwa ada upaya dari kubu KSP Moeldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang, setelah kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB, yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum.
Kemudian, ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024.
Sehingga, pihaknya mempertanyakan perrtentangan ideologi seperti apa yang KSP
Moeldoko maksudkan? KSP Moeldoko harus menjawab pertanyaan mendasar ini, agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar.
“Kami berkesimpulan, upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk membangun citra buruk Partai Demokrat, dengan berbagai cara ini, bertujuan agar KSP Moeldoko mendapatkan pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat. Ini adalah lagu lama, yang mudah sebenarnya, dan makin menunjukkan bahwa KSP Moeldoko dan gerombolannya, tidak punya alasan yang fundamental, dan telah keluar dari akal sehat,” tegasnya.
Laporan: Muh. Beni
