TenggaraNews.com, KENDARI – Calon anggota (Caleg) DPR RI dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Sulawesi Tenggara (Sultra), Abusari Wali saat ini tengah berjuang meraih kursi pada Pemilu 2024 mendatang.
Niatnya menuju Senayan, Jakarta, adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Sultra yang selama ini masih ada belum terselesaikan.
Sebagai pendatang baru dan bukan publik figur, tentu ini menjadi tantangan tersendiri dalam merintis karier politik menuju parlemen di Senayan.
“Saya ini kan pendatang baru dan saya bukan publik figur. Di satu sisi, Caleg DPR RI yang maju pada Pemilu 2024 mendatang kebanyakan publik figur,” kata Abusari mantan aktivis mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) ini saat ditemui di Kantor Pimda PKN Provinsi Sultra.
Abusari kemudian menyebut satu persatu Caleg DPR RI yang sudah dikenal, diantaranya Ir Hugua mantan Bupati Wakatobi 2 periode, mantan calon wakil gubernur Sultra dan saat ini masih duduk di DPR RI dari Dapil Sultra.
Kemudian Rusda Mahmud anggota DPR RI yang pernah menjabat Bupati Kolaka Utara selama 2 periode. Bahkan pernah maju sebagai calon gubernur Sultra.
Lalu ada Ridwan Bae mantan Bupati Muna 2 periode dan saat ini masih tercatat sebagai anggota DPR RI.
“Lalu ada Pak Ali Mazi yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Sultra juga akan maju Caleg DPR RI. Ibu Tina Nur Alam juga maju Caleg, dimana dibelakangnya kita sudah tahu bahwa ada Pak Nur Alam mantan Gubernur Sultra,” ungkap Abusari.
Sementara jatah kursi DPR RI dari Dapil Sultra, hanya ada 6 kursi.
Lalu kemudian, kata Abusari, bagaimana kita bisa terpilih dan dipilih oleh masyarakat.
Karena menyadari Caleg DPR RI yang akan tampil, kepiguran mereka sudah dikenal.
“Tentu saya tidak bisa tinggal diam. Maka saya harus perkenalkan kepada masyarakat, dengan harus bergerak ke beberapa titik di Sultra,” bebernya.
Paling tidak, kata Abusari, ada titik sosialisasi di satu tempat, biasnya bisa ke mana-mana.
“Gaungnya, informasinya yang saya utamakan bisa diketahui masyarakat. Pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka saya harus perkenalkan diri. Supaya saya bisa dikenal, bisa disayangi dan dipilih,” tegasnya.
Terlepas dari itu juga, kita tahu apa keluhan masyarakat. Dimana masyarakat kadang-kadang kebingungan, bahwa dari sekian baliho Caleg yang tersosialisasi, lalu yang mau dipilih mana.
“Yang sudah dipilih, mereka bingung. Mereka sudah duduk, mereka sudah lihat baliho tapi belum pernah jumpa dengan masyarakat. Nah supaya lebih efektif, saya sebagai Caleg harus jumpa juga dengan masyarakat. Dengan begitu, saya bisa dikenal, bisa saya disayangi dan bisa dipilih,” katanya.
Kemudian walaupun masyarakat sudah saya temui, mungkin saja tidak memilih. “Tapi insya allah mungkin bisa simpati, tertanam di hati lalu pada saat di TPS, bisa memilih saya. Ini kan masih ada untuk sosialisasi,” harap Abusari.
Bagaimana dengan kolaborasi antara Caleg di PKN?
Saat ini, langkah yang dilakukan semua Caleg adalah memperkenalkan PKN kepada masyarakat, sekaligus nama-nama Caleg yang diusung di masing-masing pemilihan (Dapil).
.
Karena itu, sistem kerja harus kompak antara Caleg DPRD Kabupaten/Kota, Caleg DPRD Provinsi Sultra dan DPR RI di masing-masing Dapil.
Bila setiap kabupaten/walikota dan provinsi mempunyai satu Fraksi PKN, ke depan ini akan memudahkan untuk mengusung calon kepala daerah asli dari daerah tersebut.
“Kita sudah bisa mengusung calon kepala daerah dari Fraksi PKN asli dari daerah itu sendiri. Ini yang sedang diperjuangkan PKN Sultra di seluruh wilayah pemilihan Sultra,” ungkap Abusari.
Apa yang membuat anda tertarik maju dalam kontestasi Pemilu 2024?
Dengan semangat berapi-api, Abusari menegaskan bahwa maju sebagai Caleg DPR RI, ingin melihat daerah Sultra bisa lebih maju lagi.
Menurut analisa pengusaha ini, Sultra memiliki kekayaan potensi sumber daya alam yang sangat tinggi. Namun tingkat pertumbuhan ekonomi tidak seiring dengan kekayaan tersebut.
Apa ada yang salah dalam studi kelayakan, kajian ataupun riset. “Harusnya kita lebih maju dari sisi pembangunan infrastruktur dari hasil pengelolaan sumber daya alam, tapi itu hanya nama,” tuturnya.
Dicontohkan Kabupaten Konawe Utara (Konut), hampir setiap tahun mengalami kebanjiran. Padahal kontribusinya ke negara sangat besar.
“ Konut tidak seharusnya mekar dengan APBD-nya segitu, karena pengelolaan sumber daya alamnya yang sangat besar. Kontribusinya besar ke negara ketimbang kabupaten yang sumberdaya alamnya tidak dikelola sama APBDnya,” jelasnya.
“Kalau APBDnya sama, berarti ada yang keliru. Ada beberapa hal yang perlu dikaji, tapi saya tidak mau mendahului. Kita coba kaji nanti lewat PKN sebagai partai baru dalam Pemilu 2024,” tambahnya.
Pengalokasian dana APBD juga seharusnya terkolaborasikan programnya antara APBD Provinsi dengan APBD Kabupaten/kota.
Kolaborasi program melalui Musrembang dengan melihat skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat di masing-masing kabupaten dan kota di Sultra. Misalnya di Konut diperlukan program mengatasi penderitaan kebanjiran yang dirasakan masyarakat setiap tahun.
Kemudian di daerah lain, perbaikan jalan untuk meningkatkan pendapatan per kapita petani ataupun nelayan.
“Bukan membangun jalan berdasarkan karena di situ kampungku, rumahku lalu membangun dengan harga mahal. Padahal itu bukan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat,” sindir Abusari.
Contoh kasus, jalanan di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) sangat luar biasa rusaknya.
“Kenapa bukan itu skala prioritas didanai dana APBD Provinsi berkolaborasi dengan kabupaten. Kalau ada undang-undang yang mengatur jalan daerah bisa dibiayai APBN, kenapa tidak berbuat. Dibiarkan bertahun-tahun seperti itu,” ungkapnya.
Apakah ada koneksitas atau kolaborasi program, antara kabupaten dan provinsi, menurutnya ini juga mungkin tidak terjadi.
Makanya mudah-mudahan niatan pemikiran ini, Abusari Wali berharap agar masyarakat membantu PKN, mulai caleg DPR kabupaten dan kota setiap Dapil, DPRD Provinsi setiap Dapil lalu kemudian DPR RI, untuk dipilih.
Laporan : Rustam
