TenggaraNews.com, MUNA – Maraknya tenaga honorer yang di pecat atau diberhentikan beberapa minggu terakhir mengundang reaksi keras anggota DPRD Kabupaten Muna.
Sekertaris Komisi I DPRD Muna, Moh. Iksanuddin Makmun mengaku, bahwa dirinya mengetahui perihal pemecatan tenaga honorer jelang Pilkada itu dari beberapa media daring, yang banyak beredar melalui pesan berantai via WhatsApp (WA) dan media sosial Facebook (FB).
Iksan, sapaan akrab Iksanuddin Makmun menyoroti pemecatan terhadap tenaga honorer tersebut. Menurutnya, sangat picik jalan pikiran yang telah mengeluarkan SK pemecatan bagi tenaga honorer yang ada di beberapa dinas.
Mantan manager salah satu pembiayaan terkemuka di Indonesia itu sangat menyayangkan, orang yang sudah mengabdikan diri beberapa tahun bahkan sampai puluhan tahun, dengan penghasilan seadanya (di bawah UMR) tiba-tiba diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas.
“Sebagian kabar yang beredar mereka diberhentikan karena berbeda arah politik dengan pimpinan mereka dalam menghadapi kontestasi Pilkada 9 Desember mendatang. Ini kok pimpinan mereka main pecat saja kerjanya. Kalau betul isu itu, maka ini bentuk pemimpin yang hilang rasa kemanusiaannya. Dalam kata lain, hasrat politiknya mengalahkan rasa kemanusiaanya,” ungkap Iksan saat di temui di kantor DPRD Kabupten Muna, Senin 5 Oktober 2020.
Iksan menambahkan, beberapa minggu lalu dirinya mendengar ada honorer Sat Pol PP yang di pecat, kemudian honorer pemadam kebakaran. Dan hari ini adalagi Pasutri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang juga Ikut diberhentikan.
“Ada apa ini, menjelang Pilkada terjadi fenomena pemecatan honorer. Kalau alasannya karena netralitas hari ini juga ada salah satu Kabid yang lagi viral karena mengampanyekan salah satu Paslon. Anehnya, mereka tenang- tenang saja dan jauh dari kata sanksi. Mereka yang dipecat tersebut mendukung salah satu calon, ya itu wajar saja dan mereka itu punya hak politik kenapa harus kebakaran jenggot,” jelas politisi Gerindra ini.
Untuk itu, Ia berpesan agar tenaga honorer yang diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas, segera membuat pengaduan secara lisan atau tertulis di Kantor DPRD Kabupaten Muna, agar pihak DPRD memanggil dinas terkait untuk segera dilakukan hearing.
“Jadi dinas yang melakukan pemecatan harus menjelaskan kepada kita, agar kami bisa menyampaikan ke khalayak, sehingga masyarakat tahu duduk perkaranya dan tidak menjadi bola liar di tengah pembicaraan masyarakat,” katanya.
Ketua Fraksi Gerindra ini juga berharap, dalam menghadapi Pilkada, agar tidak membuat hal-hal yang bikin gaduh di tengah masyarakat. Demi terwujudnya daerah yang kondusif.
“Kita harapkan Pilkada ini bisa berjalan damai, aman dan tenang,” tandasnya.
Laporan: Phoyo
