TenggaraNews.com, WAKATOBI – Pasca pertemuan di Rujab Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), rupanya pihak Wings Air belum mampu diyakinkan Bupati Wakatobi untuk kembali mengudara di Bandara Matahora.
Pertemuan tersebut difasilitasi Sekda Provinsi, yang dihadiri oleh pihak Wings Air, City Link (virtual), pengurus ASITA, pihak bandara terkait, Pemda Wakatobi dan DPRD Wakatobi pada Rabu, 27 Juli 2022.
Bupati Wakatobi Haliana, saat menyampaikan presentasenya, tidak cukup meyakinkan bagi pihak Wings Air. Sebab pencanangan subsidi justru dijawab sendiri.
Sempat menghembuskan isu agar DPRD menyepakati usulan subsidi penerbangan, namun di hadapan pihak penerbangan Bupati Haliana justru menjawab sendiri, bahwa anggaran yang tersedia pada APBD Induk 2022 tidak cukup untuk subsidi tersebut.
” Pada akhirnya kami di kabupaten Wakatobi tidak bisa melakukan pra kondisi di Kabupaten Wakatobi, karena yang lalu kami telah melakukan pergeseran anggaran untuk GTRA Kabupaten Wakatobi, ” ujar Haliana di Rujab Gubernur Sultra pada Jum’at, 29 Juli 2022.
Sayangnya, pergeseran anggaran yang dikemukakan oleh Bupati Wakatobi itu, tidak diketahui oleh DPRD.
Bupati Wakatobi menyampaikan, permintaan pihak Wings Air itu tinggal ditaktisi pada APBD Perubahan Kabupaten Wakatobi 2022.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Wakatobi Hamiruddin mengungkapkan, pada dasarnya DPRD mendukung setiap program pembangunan Pemda, bukan hanya persoalan penerbangan yang menyangkut Pariwisata, namun juga mengenai mobilitas masyarakat setempat.
” Secara prinsip DPRD mendukung langkah-langkah pemerintah untuk kembali membuka akses udara dari dan ke Wakatobi, ini tidak hanya menyangkut Pariwisata tetapi terkait juga hal-hal mendasar mengenai mobilitas masyarakat Wakatobi, ” ungkap Ketua DPRD Hamiruddin,
Mengenai persoalan Subsidi penerbangan, Ketua DPRD meminta kepada Pemda untuk mengajukan skema dan analisis yang rasional, sebab DPRD juga akan menanggapi secara rasional.
” Harapan kami sederhana saja, bahwa silahkan Pemda ajukan skemanya seperti apa disertai analisisnya yang rasional, tentu kami di DPRD juga akan rasional menanggapinya, ” ungkap Hamiruddin.
DPRD menegaskan untuk membangun tatanan pemerintahan yang baik, pemerintah daerah tidak perlu bercerita di jalanan apalagi sampai di acara-acara adat, sebab lembaga DPRD punya kantor yang jelas untuk membahas strategi pembangunan daerah.
” Harapan kami, mari kita bicarakan jika ada persoalan didaerah, jangan dulu diteriakan di jalanan dan acara-acara adat itu sebelum sampai ke kantor DPRD karena DPRD itu punya kantor yang jelas, tempat dan alamatnya juga jelas, “. tegasnya.
Laporan : Syaiful
