TenggaraNews.com, WAKATOBI – Ibu kota Kabupaten Wakatobi Pulau Wanci hari ini bergema satu suara menggelar aksi unjuk rasa untuk menurunkan pemimpin yang dianggap menipu rakyatnya.
Unjuk rasa itu digelar di Depan Kantor Bupati Wakatobi, dengan subtansi berbagai persoalan didaerah mulai dari janji politik hingga kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Dua aliansi bertemu didepan kantor bupati namun bukan persoalan pro kontra akan tetapi dengan misi terkait polemik didaerah saat ini yang terjadi.
Sayangnya, Bupati Wakatobi Haliana, tidak mau menemui massa aksi, padahal saat itu dirinya berada di dalam kantor Pemerintah Daerah (Pemda).
Pasca menyampaikan orasi di kantor bupati, Persatuan Mahasiswa Wakatobi (PMW) kemudian menggelar aksi keliling di Pulau Wangi-wangi.
Salah seorang orator Rahman Jadu mengaku kecewa karena telah mendukung dan memilih pasangan Bupati terpilih saat Pilkada lalu, sebab hingga saat ini belum ada satupun janji kampanye yang terealisasi, akibatnya iapun merasa tertipu dengan janji-janji kampanye.
Menurutnya, harusnya di satu tahun kepemimpinan Haliana bersama Ilmiati Daud, sudah ada program yang terealisasi, namun hingga kini masih nihil.
“Saya merasa berdosa karena ikut membantu Haliana dan Ilmiati Daud jadi Bupati dan wakil Wakatobi,” katanya orasi, Senin, 19 September 2022.
Ia mempertanyakan janji Haliana yang akan memberikan anggaran sebesar Rp 1 milyar perdesa, kapal murah, listrik 24 jam di pulau Kaledupa dan Binongko, Penambahan PKH sebanyak 10.000 orang serta janji menaikan gaji para sara masjid yang ada di Wakatobi.
Masih ada janji kampanye lainnya. Bahkan progam udang vaname yang telah menghabiskan anggaran daerah hingga ratusan jutapun dipertanyakan karena dianggap gagal.
“Bupati Wakatobi Haliana saat ini hanya menikmati dan meresmikan sejumlah program yang dilakukan oleh Bupati Wakatobi sebelumnya. Bahkan pesawat yang telah diperjuangkan oleh mantan Bupati Wakatobi Hugua, dan di pertahankan oleh Arhawi, kini sudah tidak beroperasi lagi, lalu apa yang mau kita harapkan, ” ujarnya.
Akibat tak jelasnya roda pemerintahan saat ini, menyebabkan perekonomian di Wakatobi makin lesuh akibat ketidak mampuan Bupati dalam mengelola anggaran daerah.
Tambahnya, Bupati Wakatobi Haliana saat ini selalu mempertontonkan ketidak patuhan dengan rekomendasi DPRD, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), putusan Pengadilan Tata Usaha Tinggi Negara, dan bahkan mengundang reaksi dari Komnas perempuan karena memberikan jabatan kepada pelaku nikah siri.
Malah kata orator lainya Emen, untuk menutupi kebobrokan Pemda saat ini, mereka memaksakan pembahasan KUA PPAS 2023 sebagai dasar pembahasan ABPD perubahan, sebab banyak pengalihan anggaran yang dilakukan Pemda Wakatobi tidak melalui persetujuan DPRD.
“Lalu kenapa Bupati mau memaksakan APBD-perubahan? karena Bupati ingin menghindari jerat hukum karena telah menetapkan gaji honorer dan sara hukumu (perangkat masjid) diatas pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh DPRD. Bupati juga ingin melegalkan sejumlah anggaran yang telah dikeluarkan tanpa persetujuan DPRD, seperti dana GTRA sebesar Rp 2 milyar, dan lain – lain.” Tegasnya
Oleh sebab itu PMW mengingatkan, agar DPRD Wakatobi untuk segera menyelamatkan daerah dan tidak terjerumus dengan perangkap Pemda, juga tidak ikut-ikutan mendukung tindakan pemerintah daerah yang sarat dengan korupsi itu.
Laporan : Syaiful
