TenggaraNews.com, WAKATOBI – Pemda Wakatobi melalui DPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sangat disayangkan tidak bisa menyajikan data dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Wakatobi.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua La Ode Nasrullah pada Rabu, 7 Juni 2023.
Beberapa persoalan yang terjadi di dinas pendidikan kabupaten Wakatobi, seperti tambahan tugas yang diberikan kepada guru jadi perhatian para wakil rakyat.
Seperti disampaikan, anggota DPRD Wakatobi Haeruddin Buton yang meminta agar Pemda bisa menjelaskan sesuai data rill, koordinasi antara Dinas Pendidikan dan BKPSDM yang memberikan tugas tambahan guru.
” Saya kasih contoh ya, di Oihu itu ada guru Penjas di pindahkan ke Pulau Runduma, di Oihu sendiri dan sekitarnya tidak ada guru Penjas, dari segi kedekatan tempat tinggal dengan keluarga terus kuantitasnya lebih efektif, kenapa dipindahkan ke Runduma dengan tidak memiliki dasar sama sekali. Tapi kalau ada mohon pak Kadis kami diberikan dasarnya, ” tanya Haeruddin Buton.
Belum lagi persoalan kesehatan. Dimana terjadi pergantian tenaga medis yang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi malah dipindahkan ke pulau lainya.
Ada juga tragedi pelayanan kesehatan yang sangat miris di Wakatobi dua. Banyak yang sekarat akibat pelayanan merdeka sehat yang gagal, banyak masyarakat yang masih naik perahu nelayan dalam keadaan darurat kesehatan, sebab speed kesehatan dipergunakan untuk kepentingan lain.
” Ada pegawai kesehatan itu, yang dekat melahirkan di Taipabu pulau Binongko itu dipindahkan ke Pulau Tomia, tenaga kesehatan yang mau melahirkan dipindahkan, dimana nuraninya kita itu pak Kadis, apakah lebih tinggi politik dari pada nuraninya kita, ” ucap Haeruddin.
Dalam forum RDP itu, DPRD menyampaikan agar Pemda terlebih dahulu menyajikan data, sehingga rapat di DPRD bukan hanya sekedar argumentasi tapi ada data rill.
“Saya menyampaikan pimpinan, rapat ini bagi saya sangat menarik, tetapi kita tidak mau hanya sekedar berargumentasi saja. Kita ingin lihat juga data rill apa yang disampaikan oleh Pemda itu berdasarkan data. Bukan hanya soal serapan anggaran sekian persen itu, terus bagaimana dengan pegawai, terus pelayanan kesehatan itu bagaimana. Tetapi dari apa yang disampaikan teman-teman OPD itu kita butuh data untuk kita buka bersama, untuk itu saya pikir rapat ini diakhiri saja dan menunggu rapat berikutnya agar disiapkan datanya oleh OPD masing-masing, ” ujar Badalan anggota DPRD Wakatobi.
Laporan : Syaiful
