TenggaraNews.com, KENDARI — DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menghimbau agar setiap kepala daerah mengedepankan transparansi dalam penanggulangan pandemic ini, jangan menutupi fakta agar terlihat berprestasi.
Ketua DPW PSI Sultra, Kasra Jaru Munara mengatakan, jika melihat data perkembangan kasus Covid-19 (dirawat dan terkonfirmasi) per hari ini, Sultra berada di posisi 30.
Menurutnya, hal itu menunjukan jika Sultra sedang dalam keadaan tak aman dari serangan virus mematikan itu. Mengingat posisi Sultra yang berdekatan dengan Sulsel.
Kasra menambahkan, pihaknya menduga proses tracing belum maksimal. Sebab, ada kemungkinan kemampuan rumah sakit dan Puskesmas melakukan tracing masih terkendala oleh beban atau kuota, dan masih banyak warga yang enggan untuk memeriksakan diri, walaupun mereka sedang mengalami gejala atau bahkan ada yang jatuh sakit.
“Masih ada stigma negative ‘di-Covid-kan’ dalam masyarakat. Artinya, kemungkinan ada banyak OTG tapi tidak terdeteksi.
Jadi, data bisa saja tidak mewakili keadaan sesungguhnya,” ungkapnya, Sabtu 24 Juli 2021.
Lebih lanjut, Kasra menjelaskan, pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian lebih kepada para pekerja informal, pedagang keliling dan masyarakat menengah ke bawah yang terdampak pandemic, khususnya penerapan PPKM.
Untuk itu, kata Kasra, DPW PSI Sultra akan memantau dan mengawasi penanganan Covid-19 di bumi anoa, khusunya terkait dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal tersebut sesuai dengan perintah dan arahan dari Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha.
Kasra menyebutkan, bahwa ada tiga hal penting yang akan dipantau oleh PSI di masing-masing daerah, yaitu program vaksinasi yang harus ada percepatan hingga ke setiap desa.
“Selanjutnya, pembayaran tunjangan tenaga kesehatan (Nakes),” kata Kasra.
“Pembayaran tunjangan Nakes mutlak mendapatkan prioritas,” tambahnya.
Kasra menambahkan, point yang ketiga adalah pendistribusian bantuan sosial (Bansos).
Dijelaskannya, penyaluran Bansos harus segera mungkin dan tepat sasaran, jangan menjadi lahan korupsi.
“PSI akan memantau dan mengawasi program pemerintah daerah dalam menanggulangi pandemi hingga ke pelosok, sesuai dengan motto PSI hadir dan kerja untuk rakyat,” pungkasnya.
Laporan: Ikas
