TenggaraNews.com, KENDARI – Potensi pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sangat mumpuni dan memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan. Sayangnya, potensi yang dimiliki belum berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.
Tak hanya itu saja, pembangunan pariwisata Sultra saat ini juga berjalan parsial antar stakeholder, termasuk antar pemerintah daerah kabupaten/kota.
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Sultra melihat belum adanya sinkronisasi arah pembangunan pariwisata pada semua aspek. Sehingga, perlu ada penyelarasan langkah baik pemerintah daerah maupun industri yang bergerak di sektor jasa pariwisata ini. Termasuk pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota yang akan menjadi operator penggerak potensi wisata.
Ketua GIPI Sultra, Hugua mengungkapkan, tanpa sinergitas antar Pemda, terutama Pemprov dengan Pemkot Kendari, maka potensi wisata yang dimiliki tak ada manfaatnya. Namun, bila antar stakeholder terkoneksi, maka efeknya multiplayer.
Menurut Hugua, pelaku industri memerlukan sinergitas antar kabupaten/kota dalam menjalankan strategi pembangunan sektor ini. Sebab, kawasan Sultra yang telah memenuhi persyaratan kelas dunia dengan masing-masing daerah punya karakteristik dan keunggulan berbeda, harus tampil di kancah nasional dan internasional, dengan pelibatan pelaku industri jasa pariwisata.
“Kota Kendari sebagai ibukota, merupakan barometer perkembangan pariwisata Sultra. Karena itu, mesti sejalan dengan rencana gubernur menjadikan Toronipa sebagai inti pengembangan pariwisata. Karena daerah sekitar sebagai plasma. Kota Kendari ini akan menjadi operator kalau kawasan terintegrasi Toronipa itu jadi,” papar Hugua, Selasa 29 Oktober 2019.
Mantan Bupati Wakatobi dua periode ini juga mengapresiasi langkah Pemkot Kendari yang telah melahirkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019, tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Kendari, yang mengarah menjadi kota MICE (meeting, insentif, conventions, exhibition).
“Daerah lain harus mencontoh Kota Kendari ini, karena melahirkan dalam bentuk Perda,” kata anggota DPR RI ini.
Olehnya itu, mantan Bupati Wakatobi dua periode ini menyarankan agar Pemkot masuk ke link organisasi internasional seperti PBB, untuk melakukan lobi-lobi agenda mendatangkan orang dan event di Kendari.
“Lobi wali kota jangan lokal lagi, tapi harus ke luar,” tegas Ketua Perhimpunan Kepala Daerah se-Asia Tenggara ini.
Sementara itu, Dinas Pariwisata Provinsi Sultra menyadari bahwa dalam upaya pembangunan pariwisata memang perlu gotong royong semua pihak.
Untuk itu, keberadaan Hugua sebagai wakil Sultra di DPR RI, diharapkan menjadi perpanjangan tangan di pusat nantinya.
Dinas Pariwisata Kota Kendari mengakui peranannya sebagai parameter industri pariwisata di Sultra. Karena itu, Pemkot Kendari berupaya menjaga kualitas dan kuantitas produk maupun jasa pariwisata di kota ini. Sayangnya, di beberapa sektor, Pemkot tidak dapat melakukan intervensi, salah satunya mengenai harga.
Laporan: Ikas
