TenggaraNews.com, KENDARI – Dua Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni Sulkhoni dan Riki Fajar jalani sidang perdana terkait perkara dugaan pelanggaran Pemilu, Selasa 23 April 2019 di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Kendari.
Sidang yang dipimpin oleh hakim ketua Andri Wahyudi SH dan didampingi dua hakim anggota Irmawati Abidin SH., MH dan Tahir SH., MH ini dengan agenda mendengarkan dakwaan, yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) La Usman dan Jufri Taba sempat molor hingga beberapa jam. Di mana agenda sidangnya dijadwaljan pada pukul 13.00 Wita, namun baru dimulai pada pukul 15.30 Wita.
Dalam pembacaan dakwaan, JPU membeberkan kronologi dugaan pelanggaran Pemilu tersebut. Berdasarkan barang bukti yang diperoleh, terkuak adanya komunukasi pihak-pihak terkait sejak Januari 2019 lalu, yang dilakukan melalui pesan singkat atau SMS dan chat melalui akun WhatsApp.
“Untuk detailnya nanti dipembuktian. Semuanya akan kita sampaikan sesuai dengan tahapan persidangannya,” ujar Jufri Taba saat dikonfirmasi awak media, usai membacakan dakwaan terhadap kedua tersangka.
Dia juga mengaku, bahwa pihaknya mengamankan satu telefon genggam milik salah satu saksi. Kedua Caleg PKS ini disangkakan dengan Pasal pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat (2) huruf F Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017, tentang pemilihan umum Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yakni pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan ASN.
“Ancamannya itu maksimal satu tahun,” kata Jufri.
Usai JPU membacakan dakwaan, Hakim Ketua mempersilahkan kedua tersangka untuk berkonsultasi bersama pihak kuasa hukum, apakah akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut. Alhasil, tersangka mengaku tak keberatan.
Selanjutnya, hakim Andri Wahyudi SH mempersilahkan pihak JPU untuk menghadirkan saksi-saksi, akan tetapi JPU belum bisa menghadirkan saksi, sehingga sidang ditunda besok, Rabu 24 April 2019 sekira pukul 10.30 Wita dengan agenda mendengarkan pernyataan saksi-saksi yang akan dihadirkan JPU.
“Baik, karena JPU belum bisa menghadirkan saksi-saksi, maka sidang ditunda besok yah,” jelas Andri Wahyudi SH.
Sebelum diputuskan jam sidang esok hari, sempat terjadi tawar menawar terkait waktu sidang antara pihak JPU dan Kuasa Hukum tersangka. JPU meminta agar digelar pada pukul 09.00 Wita, namun kuasa hukum kedua tersangka meminta jadwal pada pukul 10.00 Wita dengan alasan terlalu pagi jika sidang digelar sesuai permintaan JPU. Kondisi tersebut membuat pihak majelis hakim menengahi tawar menawar waktu sidang dari kedua belah pihak, dan disepakati pada Pukul 10.30 Wita.
“Sidang kita gelar setiap hari selama tujuh kali sidang,” ucap Hakim Ketua.
Sementara itu, Sulkhoni selaku tersangka 1 menolak untuk mengomentari perihal perkara hukum yang menjeratnya, seraya melimpahkan sesi wawancara ke pihak kuasa hukumnya.
“Kalau persoalan kasus ini, nanti wawancara saja kuasa hukum. Terkecuali persoalan lain, bisa saya jawab,” terang Ketua DPW PKS Sultra ini, saat ditemui awak media usai menjalani sidang perdananya.
Kuasa hukum tersangka, La Samiru SH menepis semua tuduhan yang dialamatkan kepada kedua kliennya. Menurut dia, kehadiran Camat Kambu di lokasi penggerebekan secara tiba-tiba, tidak ada komunikasi sebelumnya bersama kedua oknum Caleg PKS tersebut.
“Kalau kita (klien) memang sama sekali tidak pernah melibatkan ASN. Dari awal, saat diperiksa di Bawaslu sudah disampaikan, Pak Sulkhoni dan Riki Fajar tidak pernah melibatkan ASN. Mereka datang ke sana kepentingannya hanya membicarakan soal jalan,” jelas La Samiru SH.
Laporan: Ikas
Editor: Rustam Djamaluddin
