TenggaraNews.com, KENDARI – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Ketupat Anoa dalam rangka pengamanan Ramadhan Idul Fitri 1439 H/2018 Masehi. Operasi ketupat ini terpusat dan dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia selama 18 hari, mulai tanggal 7 sampai 24 Juli 2018.
Operasi ini melibatkan sebanyak 173.397 personel pengamanan gabungan, yang terdiri dari unsur polri, TNI, Pemda serta stakeholder terkait dan elemen masyarakat lainnya.
Pj Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi mengatakan, rencana operasi disusun melalui serangkaian evaluasi terhadap pelaksanaan operasi ramadaniyah pada tahun 2017, disertai analisa potensi gangguan Kamtibmas di tahun 2018.
Operasi ini, kata dia, terdapat empat potensi kerawanan yang harus diwaspadai bersama-sama, yang pertama stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan.
“Pada tahun 2017 secara umum stabilitas harga dapat terjaga dan tidak terjadi kelangkaan bahan pangan hal itu dapat diwujudkan berkat kerja sama dari semua instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maupun Satgas Pangan Polri,” ujarnya, Rabu 6 Juni 2018.
Pada tahun ini, sambung dia, potensi permasalahan masih berkisar pada masalah distribusi pangan, upaya penimbunan oleh kelompok kartel atau mafia pangan maupun perilaku negatif pelaku usaha, yang menaikan harga di atas harga yang ditetapkan. Olehnya itu, diperlukan kerja sama dan langkah kreatif dari stakeholder terkait guna mengatasi hal ini.
Kemudian, lanjut Teguh, potensi kerawanan kedua adalah permasalahan kelancaran dan keselamatan arus mudik dan arus balik. Hasil survei yang dilaksanakan Korlantas Polri bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan maupun Dinas Jasa Marga dan Pertamina mendapati sekurangnya terdapat enam lokasi rawan macet pada jalur utama mudik lebaran.
“Olehnya itu, saya memberi penekanan kepada seluruh personil terutama titik rawan macet dan kecelakaan agar benar-benar melakukan pemantauan secara cermat, berbagai strategi bertindak yang telah ditekan agar diikuti dengan baik. Optimalkan pelayanan pada 3097 pos pengamanan, 1112 pos pelayanan, 7 pos terpadu, dan 12 check point yang tergelar selama penyelenggaraan operasi,” jelasnya.
Potensi kerawanan ketiga, kata Teguh, adalah bencana alam dan gangguan Kamtibmas lainnya. Seperti Curas, Curat, Curan, Curanmor, copet, pencurian rumah kosong, begal dan hipnotis.
Ditambahkannya, rumah kosong, begal dan hipnotis, para Kasatwil diharapkan dapat mengambil langkah preventif maupun represif yang diperlukan sehingga dapat menekan potensi yang ada.
“Saya juga berharap, agar seluruh Kasatwil diharapkan dapat mengambil langkah preventif maupun represif yang diperlukan, sehingga bisa menekan potensi yang ada,” katanya.
Kepala BPSDM Kemendagri ini juga berharap, agar seluruh Kasatwil dapat terus menerus berkoordinasi dengan pihak Basarnas, BMKG, dan pihak terkait lainnya dalam upaya mengantisipasi dan mewaspadai potensi bencana alam. Kemudian, potensi yang keempat yakni ancaman tindak pidana terorisme.
“Guna mengantisipasi potensi aksi terorisme, saya menekankan kepada seluruh Kasatwil untuk terus meningkatkan kegiatan deteksi intelijen, yang diimbangi dengan upaya penegakan hukum secara tegas, preventif rakyat melalui optimalisasi peran satgas anti teror di seluruh Polda jajaran,” jelasnya.
Disamping itu, lanjut dia, pengamanan tempat ibadah, pusat keramaian, Mako polri, serta aspek keselamatan personil pengamanan harus menjadi perhatian. Ia juga mengajak perkuat pengamanan pada objek-objek tersebut dan utamakan personil pengamanan oleh personil bersenjata.
“Untuk itu, saya perintahkan suluruh jajaran agar terus meningkatkan kerjasama dengan rekan-rekan TNI serta stakeholder lainnya,” pungkasnya.
Laporan: Muhamad Isran
