TenggaraNews.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara langsung menyerahkan “Gabut Award” kepada DPR RI, atas pencapaiannya sebagai DPR berkinerja terburuk sejak reformasi.
“DPR-RI 2014-2019 sudah gagal dan menjadi parlemen terburuk sejak reformasi. Penghargaan ini kami berikan menindaklanjuti temuan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa, kinerja DPR RI dalam masa sidang 1 tahun 2018-2019 ini, menjadi periode dengan kinerja terburuk sejak Reformasi,” ujar Ketua Gerakan PSI Bersih-Bersih DPR, Daniel Simeon Tumiwa, kepada awak media di Lobby Gedung Nusantara III, Gedung DPR RI 1 Maret 2019, sebagaimana dilansir dari laman resmi Parpol tersebut (www.psi.id).
Daniel melanjutkan, di tahun pertama mereka menjabat, para anggota dewan yang terhormat ini berhasil mengesahkan 3 RUU. Angka ini sempat meningkat di tahun kedua dengan disahkannya 10 RUU. Namun dua tahun ke belakang, keluaran produk legislasi kita rupanya terus menurun menjadi 6, puncaknya tahun ini hanya mengesahkan 4 RUU dari 50 yang direncanakan.
Lebih lanjut, Daniel yang juga menjabat Jubir PSI Bidang Ekonomi Digital dan E-Commerce ini menjelaskan, bahwa sikap tidak produktif lembaga legislatif semacam itu tidak dapat terus dibiarkan.
“Ketika pemerintah kita sudah banyak melakukan pembenahan, parlemen kita masih saja melempem. Hal ini terjadi karena anggota dewan kita tidak pernah dituntut untuk memiliki mekanisme pelaporan kinerja kepada publik yang jelas. Ini harus diubah,” kata mantan Ketua Indonesia e-Commerce Association (idEA) ini.
Daniel mencontohkan bagaimana sejak lama anggota DPR RI telah melakukan pemboroskan uang negara senilai triliunan rupiah tiap tahunnya. Bayangkan, PP yang mengatur tentang perjalanan dinas anggota dewan, ternyata tidak pernah mewajibkan mereka mempertanggungjawabkan perjalanan dinas mereka kepada negara. Selama hampir 30 tahun berlakunya peraturan tersebut, tidak ada yang tahu pasti apakah kunjungan-kunjungan kerja yang mestinya dilakukan benar terjadi atau tidak dan apa hasilnya.
Tidak ingin partainya disebut hanya bisa mengkritik, Daniel menambahkan, DPR-RI menghambur-hamburkan dana perjalanan dinas dan dana reses hingga Rp1 triliun per tahun, karena itu PSI meminta transparansi anggaran dan sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi PP 61/1990 pada hari Rabu (24/03/19).
“Kami menawarkan solusi konkret. Harapan kami supaya hal tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar parlemen kita tidak terus tertinggal dalam mereformasi kinerjanya,” tukas Daniel.
Sementara itu, Sigit Widodo yang juga anggota tim PSI bersih-bersih DPR mengajak masyarakat untuk kritis ketika memilih wakil rakyat baru saat pileg 2019.
“PSI mengajak masyarakat agar lebih cermat memilih anggota DPR di Pemilu 17 April. Jangan pilih Caleg yang tidak layak, cek rekam jejaknya. Jangan pilih yang membagikan uang karena mereka akan sebanyak-banyaknya mengeruk uang rakyat jika terpilih,” terangnya.
Caleg DPR RI Jawa Tengah VIII ini juga menilai, bahwa kinerja DPR yang tergolong buruk merupakan alasan kuat untuk tidak memilih anggota DPR yang kembali mencalonkan diri.
“Pilih muka-muka baru yang belum pernah jadi anggota DPR, kecuali memang rakyat di Dapil menilai anggota tersebut cukup berprestasi dan layak dipilih kembali,” pungkas Sigit.
(psi/kas/red)
