TenggaraNews.com, KENDARI – Setelah menyambangi Kantor Bulog Divre Sultra, Senin 30 Oktober 2017, kini giliran Pelabuhan Kendari-Wawonii yang dikunjungi Komisi VI DPR RI, Selasa 31 Oktober 2017. Agenda tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja (Kunker) para wakil rakyat tersebut.
Dalam kunjungannya, Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono melihat langsung kondisi fisik pelabuhan dan kantor ASDP. Selain itu, politisi Partai Gerindra ini juga menyempatkan diri audiens alias bertatap muka bersama pihak terkait.
Menurut dia, ASDP ini penting sekali, karena temaksud sarana transportasi yang dibutuhkan masyarakat terutama untuk kepulauan, makanya dirinya ingin melihat kondisinya, tidak hanya infrastruktur sarana saja yakni kapal-kapal ASDP, melainkan prasarana kepelabuhanannya juga penting untuk ditinjau.
“Saya sudah lihat, pelabuhan ini sudah mulai dari tahun 1980-an, hingga saat ini belum ada renovasi dan kondisinya pun sudah mengenaskan, banyak vender-vender yang mengalami kerusakan,” ujar Bambang kepada awak media.
Olehnya itu, Ia mendorong dan mendukung penuh perbaikan infrastruktur prasarana terminal penyeberangan laut tersebut. Sebab, terminal ini tidak hanya dipakai ASDP saja, tapi juga digunakan untuk pelayaran rakyat, sehingga harus diupayakan untuk dibangun ruang tunggu yang aman dan nyaman, serta dilengkapi dengan informasi keselamatan sebelum mereka (penumpang) melakukan perjalanan laut.
“Diajukan saja, nanti di badan anggaran (Banggar) kita akan memperhatikannya dan ikut mendorong usulan tersebut. Kan saya sudah lihat langsung kondisinya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, usulan dari UPTD untuk pengajuan anggaran perbaikan melalui APBD Pemprov Sultra bisa dilakukan, karena fungsi infrastruktur prasarana ini menunjang keselamatan dari transportasi itu sendiri, sehingga penting untuk segera dibenahi.
“Terminal ASDP ini layak untuk diperbaiki, apalagi pelabuhan ini akan dijadikan sebagai pelabuhan pariwisata,” jelasnya.
Kepala ASDP Baubau, Umar Imran Batubara mengatakan, pihaknya hanya mengelola operasional 10 unit kapal, yang melayani penyeberangan di 11 lintasan. Tiga diantaranya merupakan lintasan komersial dan delapan lainnya berada di jalur lalu lintas laut perintis.
“Kalau untuk di wilayah Sultra, ASDP hanya mengelola operasional kapal saja, sedangkan pelabuhan dikelola pihak UPTD provinsi,” katanya.
Laporan: Ikas Cunge
