TenggaraNews.com, KONAWE – Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyayangkan aksi unjuk rasa di PT. Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) dan PT. Obsidian Stainlis Steel (OSS) yang berakhir ricuh.
PB HMI menilai, aksi yang berujung bentrok dan menyebabkan sejumlah alat berat serta tungku smelter terbakar seharusnya tidak terjadi, jika pihak perusahaan tak mengabaikan tuntutan ribuan buruh.
Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Muhamad Ikram Pelesa mengatakan, bahwa insiden kekacauan yang terjadi di dalam site PT. VDNI merupakan kelalaian besar yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.
Ikram menjelaskan, sebelumnya para pekerja telah melakukan mogok kerja, namun kemudian diarahkan untuk berunding difasilitasi oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan. Namun, perusahaan memilih walk out dari ruangan dan meninggalkan perundingan, sehingga para pekerja menilai bahwa perusahaan tersebut tidak punya etikat baik untuk menyelesaikan persoalan pekerja.
“Demonstrasi itu bukan tanpa sebab. Kejadian itu merupakan puncak kekesalan para pekerja dalam memperjuangkan hal mereka, di sisi lain perusahaan terlalu abai terhadap hal sepele,” ujar Ikram melalui keterangan tertulisnya, Selasa 15 Desember 2020.
“Mestinya perusahaan secara gantleman mengikuti perundingan dan bersedia memenuhi hak para pekerja, bukan malah lari meninggalkan ruang perundingan. Padahal tuntutan para pekerja itu hanya ada dua, pertama adalah meminta kejelasan perusahaan terkait status karyawan yang telah bekerja lebih dari satu tahun di PT. VDNI dan PT. OSS. Kedua, menuntut kenaikan upah karena dinilai tidak sesuai dengan waktu jam kerjanya. Para pekerja bekerja 12 jam per hari, namun yang dibayar hanya 8 jam saja, sisah jam kerjanya pun tidak terhitung lembur,” jelasnya.
Selain itu, Kader HMI Kendari ini menyebutkan, bahwa salah satu pemicu bentrokan yang terjadi saat aksi demonstrasi para pekerja berlangsung, karena adanya upaya pembubaran massa aksi secara paksa yang dilakukan oleh para Humas perusahaan berpakaian preman, dengan cara memukuli dan melempari massa aksi dengan batu.
Menurut Ikram, pola dan cara seperti itu telah berlangsung lama, perusahaan diduga menggunakan jasa-jasa preman untuk menghalau aksi demonstrasi di perusahaan. Bahkan sering terjadi di depan aparat penegak hukum yang sedang mengawal aksi demonstrasi.
Atas insiden tersebut, pihaknya meminta Kapolda Sultra untuk segera mencopot Kapolres Konawe, karena kegagalannya dalam mengantisipasi keributan dalam aksi demonstrasi, serta kegagalannya dalam menjaga keamanan investasi.
“Ibarat pepatah tak mungkin ada asap jika tidak ada api, emosi para pekerja yang berdemonstrasi itu tersulut karena ada penghadangan dan upaya pembubaran secara paksa, dengan cara memukuli dan melempari masa aksi dengan batu. Parahnya, itu terjadi di depan mata pihak kepolisian,” ungkapnya.
Tokoh Pemuda Konawe ini meminta pemerintah segera memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut, agar tidak membuat iklim investasi di daerah menjadi terganggu, terlebih hak pekerja mesti segera dieksekusi oleh pihak perusahaan agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan
“Pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan persoalan ini, agar tidak membuat iklim investasi di daerah menjadi terganggu,” pungkasnya.
Laporan : Muh. Beni
