TenggaraNews.com, KENDARI – Seluruh keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 7 kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pengurus mulai tingkat DPC sampai DPD PDIP di Sultra.
“Seluruh pengurus PDIP harus solid. Perintah DPP tegak lurus ke DPD kemudian ke DPC. Tidak ada yang boleh keluar dari jalur komando. Jika ada pelanggaran yang dilakukan, akan ada sanksi partai,” kata Abu Hasan, Ketua Dewan Pertimbangan DPD PDIP Sultra kepada jurnalis TenggaraNews.com, Jumat 10 Juli 2020.
PDIP memiliki peraturan yang patut ditegakkan dan dilaksanakan oleh seluruh pengurus. “Sejak saya bergabung, PDIP lah partai yang paling disiplin melaksanakan aturan. Karena itu, jangan ada pengurus yang tak melaksanakan keputusan partai, ada sanksi,” tegasnya.
Abu Hasan yang saat ini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan DPD PDIP Sultra, menggantikan posisi Lukman Abunawas. Lukman sendiri ditunjuk oleh DPP PDIP menduduki kursi ketua DPD PDIP Sultra. Pergantian posisi diinternal PDIP ini, sempat mendapat perhatian khusus di kancah perpolitikan di Sultra.
Abu Hasan jadi sentral perhatian publik, sebab posisinya saat ini sebagai petahana Pilkada Kabupaten Buton Utara (Butur) pada 9 Desember 2020 mendatang. Abu Hasan terpilih sebagai bupati Butur bersama wakilnya Ramadio, untuk periode 2016-2021.
Dan saat ini, Abu Hasan maju lagi sebagai calon bupati Butur berpasangan dengan Suhuzu mantan wartawan di era tahun 1990 sampai awal 2000-an. Suhuzu juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU Buton Utara.
Soal dukungan partai, menurut Abu Hasan yang juga dikenal aktivis HMI ini, selain PDIP, ada beberapa partai lain yang didekati. “Saya sudah membangun komunikasi dengan pengurus partai lain di tingkat provinsi, seperti Partai Demokrat dan Gerindra. Tinggal komunikasi menuju ke tingkat DPP. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada informasi,” terangnya.
Partai non seat juga tak luput dari perhatian Abu Hasan di Buton Utara. Seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Meski mereka tidak memiliki kursi di dewan, tapi caleg-calegnya yang kemarin memiliki basis suara yang jelas,” ujarnya.
Laporan : Rustam
