TenggaraNews.com, KENDARI – Direksi PT. Konawe Putra Propertindo (KPP) menunjukan komitmennya untuk menindaklanjuti konflik yang terjadi di kawasan industri Desa Morosi, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Direktur Utama (Dirut) PT. KPP, Jhony M. Samosir dan Direktur PT KPP, Edi Wijaya menemui langsung Dirut PT. Andalniaga Boemih Energy (ABE), Syamsu Alam untuk membahas soal tuntuan hutang piutang, Sabtu 1 Februari 2020 di kediaman Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa.
Selain Bupati Konawe, pertemuan tersebut juga turut disaksikan Kapolres Konawe, AKBP Susilo Setyawan dan kuasa hukum PT. ABE.
Melalui pertemuan itu, PT. KPP memberikan pengakuan resmi jika perusahaan yang dipimpinnya itu memiliki tunggakan hutang kepada PT. ABE sebesar Rp14 miliar.
Dirut PT. KPP, Jhony M. Samosir mengatakan, bahwa hutang yang dituntut pihak PT. ABE tersebut terkait biaya kerja pembukaan jalan haulling sepanjang 18 kilo meter (KM), yang saat ini digunakan pihak PT. VDNI.
Jhony M. Samosir menjelaskan, tunggakan hutang tersebut disebabkan karena ulah mantan Dirut PT. KPP, Mr. Huang Zuo Chao yang melarikan diri dan meninggalkan sejumlah persoalan di perusahaan termaksud hutang piutang dengan PT. ABE.
Kendati demikian, lanjut Jhony M. Samosir, tunggakan hutang tersebut akan tetap diselesaikan, karena hal itu merupakan tanggung jawab perusahaan.
Untuk itu, PT. KPP dan PT. ABE akan menandatangani surat perjanjian bersama terkait penyelesaian hutang piutang tersebut. Hal itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan PT. KPP untuk membayar tunggakan tersebut.
Penyelesaian tunggakan tersebut akan dilakukan setelah PT. VDNI melakukan pembayaran kewajiban pembelian tanah kepada PT. KPP.
“Kami sangat menyesalkan terjadinya tunggakan kewajiban kepada PT. ABE, dan kami memahami apa yang dirasakan PT. ABE
dikarenakan kamipun merasakan hal yang sama, yang dilakukan PT. VDNI,” ujarnya.
Jhony M. Samosir juga menegaskan, bahwa pihaknya tidak pernah memobilisasi masaa untuk melakukan aksi penghalangan massa aksi PT. ABE, yang hendak menuntut pembayaran hutang piutang tersebut.
Menurut dia, ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasi dengan melakukan penggerakan kelompok bertopeng untuk menghadang massa aksi, sehingga menimbulkan kesan ke publik kelompok tersebut seakan-akan dimobilisasi PT. KPP.
“Dan kami tegaskan, kami tidak pernah mengerahkan massa untuk menghalangi tuntutan PT. ABE sebagai upaya menghindari kewajiban,” tegasnya.
Pada dasarnya, kata Jhony M. Samosir, pihaknya tidak keberatan atas aksi yang dilakukan PT. ABE, yang menuntut hak atas pembayaran tunggakan utang.
“Kami juga tidak keberatan apabila PT. ABE menutup akses jalan kawasan menuju pelabuhan sepanjang 18 KM,” tambahnya.
Jhony M. Samosir juga berharap situasi kawasan industri di Morosi cepat kondusif dan tidak terganggu lagi. Olehnya itu, Direksi PT. KPP meminta pihak PT. VDNI untuk segera menyelesaikan kewajibannya, dan mentaati kaidah-kaidah aturan sebagaimana yang berlaku bagi sebuah perusahaan perseroan, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia.
“Bila pihak PT. VDNI tidak mentaati kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, maka kami akan mengambil tindakan tegas,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Dirut PT. ABE, Syamsu Alam mengatakan, bahwa pihaknya mengapresiasi pertemuan tersebut. Apalagi, Dirut dan Direktur PT. KPP turun langsung untuk menemui dirinya.
Selama ini, lanjutnya, pihaknya menduga ada persekutuan yang terjadi antara PT. KPP dan PT. VDNI. Pasalnya, pihaknya menuntut pembayaran hutang piutang tersebut, namun selama ini PT. VDNI yang melakukan aksi penghalangan.
“Tapi, hari ini sudah terjawab bahwa tidak ada persekutuan. Dan KPP sudah menjelaskan bahwa akan membayarkan hak kami, setelah PT. VDNI membayarkan tunggakannya ke PT. KPP. Tapi, saya butuh jaminan apa yang bisa saya pegang, karena kasus ini suda empat Kapolres yang tangani,” tegasnya.
Terkait aksi penghadangan sekelompok orang bertopeng menggunakan balok dan senjata tajam (Sajam), Syamsu Alam mengaku akan menempuh upaya hukum.
Untuk itu, Syamsu Alam berharap agar pihak kepolisian bisa mendeteksi kelompok bertopeng tersebut, dan menegakan hukum setegak-tegaknya, agar bisa memberikan rasa keadilan kepada pihaknya.
“Aksi kami ini kan damai dan diketahui oleh aparat kepolisian. Tapi, kenapa kami malah dihalang-halangi orang bercadar dan membawa parang. Ini kan aneh. Apalagi, kelompok itu bukan dari KPP melainkan VDNI. Jadi aneh, karena yang kami demo KPP tapi yang kebakaran jenggot VDNI,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa berharap kepada para pihak yang bertikai agar bisa duduk bersama dan segera menyelsaikan persoalan yang ada, sehingga daerah yang dipimpinnya itu kembali kondusif.
“Yah, saya inginkan negeriku saya jangan ada kericuhan,” harapnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengimbau kepada seluruh pihak, agar tidak menyebarkan isu-isu yang bisa memantik terjadinya konflik.
Lebih lanjut, Kery menambahkan, jika ditinjau dari aspek perizinan, PT. KPP merupakan pemilik sah kawasan tersebut. Bahkan, hingga saat ini KPP masih memiliki asset di wilah industri tersebut.
Di tempat yang sama, Kapolres Konawe, AKBP. Susilo Setiawan mengatakan, pihanya telah berupaya semaksimal mungkin memberikan pengamanan.
Dia juga menambahkan, sesuai Undang-undang, tiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk melaksanakan pengamanan kegiatan tersebut, baik masyarakat, tempat dan sarananya.
“hal ini untuk menjaga stabilitas Kamtibmas agar tetap kondusif,” tambahnya.
Dia juga membantah tudingan adanya dugaan keberpihak aparat kepolisian kepada pihak PT. VDNI. Posisi aparat kepolisian netral, tidak ada keterpihakan ke salah satu kelompok.
Dia juga menambahkan, bahwa dirinya bersama personel yang diturunkan telah berupaya melakukan langkah antisipasi, agar potensi konflik tidak berkembang.
Dikatakan Kapolres, personil fokus pada mess PT. KPP yang menjadi sasaran untuk aksi demonstrasi, dan di depan Kantor PT. VDNI. Sedangkan kericuhan terjadi di dekat Kantor Balai Desa Morosi, Kecamatan Bondoala.
“Saya nggak ngerti (asal kelomopok bertopeng), karena fokus kita bagaimana tidak berkembang konfliknya,” kata mantan Kapolres Konawe.
Laporan: Ikas
