TenggaraNews.com, KENDARI – Bentrokan antar dua kelompok pemuda Desa Gunung Jaya dengan Desa Sampuabalo, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, perlu menjadi perhatian seluruh perangkat pemerintah daerah, mulai bupati, camat dan desa serta tokoh-tokoh masyarakat.
Hal ini dimaksudkan agar peristiwa bentrokan yang mengakibatkan 56 rumah terbakar, 2 korban jiwa dan puluhan warga yang mengalami luka-luka tidak terulang lagi. Sebab warga Buton selama ini dikenal hidup rukun dan damai dalam suasana kekeluargaan.
“Saya memberikan apresiasi kepada bapak Ali Mazi selaku Gubernur Sultra, bapak Kapolda Sultra beserta seluruh anggota TNI, secara bersama-sama meredam bentrokan ini. Saya berharap bentrokan ini tidak melebar. Semua warga harus mampu menahan diri. Siap siaga aparat keamanan di lokasi, benar-benar dapat diperhatikan oleh seluruh warga, ” ujar Ridwan, sekira jam 1.48 Wita Sabtu dini hari (8/6/2019).
Sebagaimana diketahui, Brigjen Pol Iriyanto Kapolda Sultra bersama Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto Danrem 143 Haluoleo (HO), turut berjaga-jaga di lokasi kejadian.
Agar masalah ini tidak terjadi lagi di Buton dan seluruh wilayah di Sultra, hendaknya kepala daerah, camat, kepala desa dan kelurahan, selalu memperhatikan kondisi masyarakatnya. “Harus mampu mengantisipasi secara dini bila ada gangguan yang diakibatkan anak-anak muda. Mereka ini asset masa depan bangsa, sehingga perlu bimbingan dan perhatian agar tak melakukan hal-hal yang tak diinginkan,” jelasnya.
Ridwan juga memberikan apresiasi kepada Ali Mazi atas kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan mengalokasikan dana APBD Sultra untuk membangun rumah warga Desa Gunung Jaya yang ludes dilalap si jago merah pada hari Rabu(5/6/2019) sekira pukul 14.30 Wita.
“Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sultra yang pertama akan memberikan dukungan atas langkah kemanusiaan yang dilakukan gubernur Sultra. Fraksi Golkar yang akan menyetujui alokasi dana APBD untuk warga korban bentrokan di Buton, ” kata Ridwan yang juga menjabat ketua DPD Partai Golkar Sultra.
Ridwan berharap bantuan rumah yang akan diberikan gubernur Sultra, benar-benar layak huni. Ini dimaksudkan supaya tidak menimbulkan masalah baru dibelakangan hari. “Program bantuan rumah warga korban kebakaram akibat bentrokan, benar-benar layak huni,. Supaya warga nantinya bisa hidup nyaman,” ujar mantan ketua Hipmi Sultra.
Bila kemudian Pemprov Sultra tak mampu mengalokasikan dana APBD untuk membangun rumah layak huni, Ridwan yang duduk di komisi V DPR RI bersedia membantu memperjuangkan di Kementerian PUPR.
Laporan : Rustam
