TenggaraNews.com, KENDARI – Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) melakukan audit partisipatif, terkait implementasi program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (Mampu) yang dilaksanakan oleh Rumpun Perempuan Sultra (RPS) sepanjang tahun 2018 lalu.
Agenda yang dipusatkan di Hotel Atthaya ini digelar dengan memberikan kesempatan kepada 15 kelompok konstituen (KK), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang pernah mengikuti berbagai kegiatan RPS, dalam pendampingan dan peningkatan kapasitas perempuan untuk mempresentasekan rangkaian kegiatan yang telah diikuti di tahun 2018 lalu.
Muhammad Taufan, Monev Officer Program Mampu BaKTI mengungkapkan, audit partisipatif merupakan kegiatan reguler yang dilakukan pihaknya kepada semua mitra yang menjadi implementer program mampu. Tujuannya adalah untuk merefleksikan lagi apa yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya.
“Di tahun 2019 ini, kita melakukan audit untuk program yang telah dilaksanakan di tahun 2018 lalu,” ujar Taufan, Kamis 25 April 2019.
Harapannya, kata dia, hasil dari audit tersebut bisa menjadi masukan bagi program Mampu untuk perbaikan implementasi program di tahun 2019.
Audit tersebut melimpahkan 15 kelompok konstituen (KK), SKPD dan media. Selain itu, pihaknya juga melibatkan parlemen namun berhalangan hadir.
Secara umum, lanjutnya, apa yang disampaikan para KK dan OPD audah sesuai dengan yang pihaknya analisa dalam dokumen RPS. Jadi, 95 persen implementasi yang dilakukan pihak RPS, sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan di tahun 2018 lalu.
Pihaknya juga memberikan catatan penting kepada pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, RPS sudah memiliki sumber daya yang sangat baik terkait gender, penanganan kekerasan perempuan dan anak serta klinik PPRG. Sehingga, seiring dengan akan berakhirnya program Mampu pada Desember mendatang, Pemda dan RPS bisa bersinergi dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kendari.
Laporan: Ikas
