Tindakan Gegabah Pemkab Wakatobi Berujung Pemblokiran Server Disdukcapil

TenggaraNews.com, WAKATOBI – Pemerintah Kabupaten Wakatobi bertindak gegabah. Akibatnya server Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat diblokir oleh Kementerian Dalam Negeri, sejak 14 Maret 2018. Wargapun menjadi korban, mereka tidak bisa mengurus KTP elektronik.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memblokir server KTP Elektronik Dinas Dukcapil Wakatobi, karena pejabat yang menempati instansi itu melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang kependudukan, dan peraturan Menteri Dalam Negeri No 76 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota.

Masalah ini bermula pada awal Januari 2018, Bupati Wakatobi, Arhawi, melakukan mutasi pejabat eselon III dan IV. Salah satunya pejabat yang terkena mutasi Kadis Dukcapil Wakatobi, Abdul Rahim. Pemerintah Kabupaten Wakatobi kemudian mengusulkan 3 nama pengganti Abdul Rahim langsung ke Kementerian Dalam Negeri.

Dalam proses pengusulan, diangkatlah Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Dukcapil Wakatobi Muhammad Kamil. Pemblokiran terjadi sejak tanggal 14 Maret 2018 lalu.

“Pemblokiran disebabkan keterlambatan memasukkan laporan kegiatan bulanan dari dinas ke pusat. Pemblokiran hanya server E-KTP, ” kata Plt. Dinas Dukcapil, Muhammad Kamil.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan, pemblokiran dilakukan karena pemerintah daerah melakukan mutasi kepala dinas. Padahal mutasi pejabat hanya bisa dilakukan Kementerian Dalam Negeri.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi Ilyas Abibu, tidak mengetahui secara prosedur mengenai mekanisme pengangkatan kepala Dinas Dukcapil. Dirinya baru tahu mekanisme, setelah terjadi pemblokiran.

Sampai saat ini, masalah pemblokiran server E-KTP Kabupaten Wakatobi belum bisa diatasi, karena kabarnya masih menunggu bupati Arhawi yang berada di luar negeri.

Berdasarkan data akhir tahun 2017 yang sempat dirilis Abdul Rahim, mantan Kadis Dukcapil Wakatobi, dari 110.303 jiwa penduduk Wakatobi, ada 67.000 jiwa wajib KTP Elektronik. Lalu dari angka tersebut, sekitar 10 persen atau 6.700 jiwa yang sama sekali belum melakukan perekaman data (*)