TenggaraNews.com, MUBAR – Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Bahri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) Tondasi.
Sidak tersebut dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat bahwa APMS Tondasi memainkan takaran.
Ia mengatakan bahwa sidak ini dilakukan karena adanya penjualan BBM bersubsidi di Desa Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara. Dimana, pengusaha ini menggunakan cara-cara konfesional dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Jadi, di APMS Tondasi ini kita menemukan masih menggunakan takaran liter. Misalnya masyarakat membeli 20 liter, yang didapatkan hanya 18 liter saja. Ini kan sangat tidak baik, hak masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi dikurangi,” Ungkap Bahri. Selasa, 20 September 2022.
Berdasarkan perintah Presiden Jokowi dalam rangka penanganan inflasi, kepala daerah diperintahkan menginspeksi pusat-pusat penjualan BBM dan memastikan pendistribusian dan pembelian BBM bersubsidi harus tepat sasaran.
“APMS Tondasi ini melayani untuk nelayan kita. Hari ini, APMS ini kita tertibkan dan mendorong untuk menggunakan cara seperti yang ada di pertamina biasanya yakni menggunakan nosel. Kita tidak inginkan APMS ini masih menggunakan takaran liter, karena hak masyarakat yang didapatkan kurang atau tidak sesuai,” ungkapnya.
Ia memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi tidak lagi dirugikan dan mendapatkan sesuai dengan haknya. Sementara yang terjadi sekarang, masyarakat membeli 20 liter dan didapatkan hanya 18 liter, dua liternya hilang.
“Saya meminta pemilik APMS ini, dalam waktu dua bulan sudah menggunakan sistem tera atau nosel. Kalau dalam dua bulan ini tidak diindahkan, maka APMS ini kita tutup,” tegasnya.
Untuk memastikan pengawasan agar APMS ini tidak memainkan takaran, Pihaknya akan dibantu Danramil Tikep dan Polsek Tiworo Tengah dan masyarakat sekitar. Yang pasti, moment yang dilakukan ini adalah pemerintah daerah dapat mengendalikan inflasi akibat kenaikan BBM ini.
“Saya menginginkan BBM bersubsidi ini tepat sasaran. Kita ditugaskan memastikan distribusi BBM ke masyarakat lancar dan masyarakat menerima sesuai dengan volume yang diterimanya,” ucapnya.
Sementara itu, pemilik APMS Tondasi, H Aras mengakui telah mengurangi takaran BBM bersubsidi yang diberikan kepada masyarakat. Ia beralasan kurangnya takaran tersebut diakibatkan oleh adanya busah yang muncul saat menumpah solar kedalam jerigen milik masyarakat.
“Iya, memang benar takarannya berkurang. Dari 20 liter yang dibeli masyarakat, dan diterimanya hanya 18 liter. Itu dipengaruhi oleh busah dari solar tersebut yang memenuhi jerigen dan masyarakat membayar sesuai 20 liter,” ungkapnya.
Aras mengungkapkan usaha APMS yang dijalaninya ini sejak tahun 2004 silam. Sementara untuk membangun sebuah SPBU, ia masih terkendala di modal.
“Saya mengakui bahwa takaran yang diterima masyarakat memang berkurang. Saya juga meminta keringanan dari Pemkab Mubar dan akan melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina Wilayah 8 Bau-bau untuk membangun SPBU, karena modal yang harus digunakan dalam membangun SPBU diperkirakan sebesar Rp 1,3 miliar,” tuturnya.
Ia menjelaskan pasokan BBM bersubsidi yang diterimanya dalam satu bulan itu sekitar 80 ton. Lanjut dia, dalam satu bulan pasokan BBM ini masuk 10 kali atau perminggu pasokannya 8 ton.
“Kita bagikan BBM bersubsidi ke masyarakat tergantung Pk mesin kapalnya. Kalau 10 Pk kita kasih 1 jerigen, 24 pk kita kasih 2 jerigen dan 30 pk keatas itu kita kasih 3 jerigen,”jelasnya.
Laporan : Hasan Jufri
