TenggaraNews.com, MUNA – Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Muna Moh. Iksanuddin Makmun, SE, SH,MH yang membidangi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sangat menyayangkan Surat Pengumuman Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Pasalnya, tes tambahan psiko tetap di adakan. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Bupati Muna LM. Rusman Emba di salah satu media daring beberapa waktu lalu.
Dimana kata dia, pelaksanaan tambahan psiko dalam tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ditiadakan karena pelaksanaannya berdasarkan kearifan lokal daerah serta menjaga transparasi.
“Ternyata pernyataan pak bupati (LM. Rusman Emba,red) tidak benar dengan keluarnya surat pengumuman dari Panselda CPNS Kabupaten Muna. Hal inilah yang menjadi penolakan tegas kami di komisi I DPRD Muna,”ungkap Iksanuddin, Senin 7 September 2020.
Mantan salah satu manager pembiayaan terkemuka di Indonesia itu mengatakan, bahwa anomali psikotest dalam tambahan tes SKB di Kabupaten Muna meskipun dalam aturannya di mungkinkan untuk dilaksanakan namun hal itu, sangat anomali jika dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Hanya Muna yang melaksanakan tambahan tes psikologi. Ini juga berarti Kepala BKPSDM sebagai sekretaris panselda tidak bisa menterjemahkan pernyataan dari bupati terkait tes psiko sehingga tetap akan di laksanakan,” ujarnya.
Pihaknya melihat hal tersebut sangat membebani peserta tes, selain itu di tahun-tahun sebelumnya penerimaan CPNS sudah baik dilaksanakan tanpa adanya tes psiko. Justru sekarang ini menurutnya, timbul kegaduhan.
“Kami juga sudah mendapat keluhan, keresahan serta kecurigaan dari peserta maupun dari orang tua peserta akibat tambahan tes psiko ini,” jelasnya.
Ketua Fraksi Gerindra itu meminta kepada Bupati Muna LM. Rusman Emba agar segera membatalkan tes psikologi tersebut. Jika tidak dibatalkan lanjutnya, maka akan menjadi persepsi buruk ditengah masyarakat.
Sebab menurutnya, pimpinan daerah dianggap tidak bisa menyerap aspirasi dan keinginan sebagian masyarakat tentang masalah yang dianggap membebani mereka.
“Saya heran kenapa kepala BKPSDM ini terlalu “Kegenitan” untuk melaksanakan tambahan psikotes ini, ada apa di balik itu semua itu. Yang jelas Komisi I DPRD Muna secara tegas menolak tambahan tes psikologi dan dalam waktu dekat kami akan panggil dan minta keterangan kepala BKPSDM tentang masalah ini,” pungkasnya.
Laporan : Phoyo
