TenggaraNews.com, KENDARI – Operasi penertiban dan pembersihan tambang ilegal di Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara yang dilakukan tim gabungan Bareskrim Mabes Polri, Gakkkum KLHK dan Polda Sultra tidak membuahkan hasil.
Informasi yang berhasil dihimpun, operasi tim gabungan itu akan sia-sia. Sebab, kedatangan mereka diduga sudah dibocorkan kepada para pelaku penambangan ilegal.
Alhasil, kawasan (IUP PT Antam) yang semula ramai akan aktivitas penambangan ilegal yang menggarap kawasan hutan, tetiba bersih dari hiruk pikuk alat berat dan dump truk.
Kebiasaan yang terus berulang itu menimbulkan stigma publik, bahwa bukan rahasia lagi, jika aktivitas penambangan ilegal di bumi anoa diduga kuat dibekingi oknum aparat penegak hukum (APH).
Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra, Hendro Nilopo mengaku tak kaget dengan bocornya rencana operasi penertiban tersebut.
Diungkapkan Hendro, bahwa pihaknya telah menduga hasil operasi tersebut bakal zonk. Pasalnya, sebelum hari pelaksanaan operasi dari tim gabungan, informasinya telah lebih dulu bocor ke publik.
Sehingga, lanjut dia, para pengusaha yang terlibat melakukan penambangan ilegal sudah lebih dulu mengamankan diri atau meninggalkan lokasi penambangan, beserta semua alat berat ataupun alat lain yang digunakan untuk berkegiatan.
“Sebenarnya kami sudah menduga, operasi itu akan zonk. Sebelum hari operasi dilakukan, sudah banyak alat berat yang diturunkan dan diamankan oleh para pelaku penambang ilegal,” ungkapnya saat dikonfirmasi via telephone selulernya pada Kamis, 20 Oktober 2022.
Lebih lanjut, aktivis nasional asal Kabupaten Konawe Utara itu menambahkan, bahwa pengamanan alat berat oleh para pelaku sebelum hari dilakukannya operasi tambang ilegal oleh tim gabungan, dikarenakan informasi terkait rencana penertiban dan pembersihan tambang ilegal tersebut sudah lebih dulu dibocorkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Logikanya sederhana, sebelum hari dilakukannya operasi penertiban tambang ilegal di wilayah Blok Mandiodo. Alat-alat berat sudah lebih dulu diturunkan dari lokasi penambangan. Pertanyaannya dari mana mereka mendapat informasi akan adanya operasi penertiban? Tentu saja dugaan kami, ada oknum yang tidak bertanggungjawab yang memberikan informasi kepada para penambang ilegal di sana,” tambahnya.
Oleh karena itu, pengurus DPP KNPI itu meminta agar Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung segera membentuk tim khusus (Timsus) untuk mencari tahu dan menindak tegas oknum yang selalu membocorkan informasi kepada para penambang ilegal.
“Menurut kami, informan ini harus segera ditelusuri dan diberikan sanksi tegas. Sebab jika informan tersebut tidak segera ditemukan dan ditindak, maka setiap akan ada operasi serupa (penertiban tambang ilegal) hasilnya akan selalu sama,” tegasnya.
Mahasiswa magister Ilmu Hukum UJ Jakarta itu juga mengatakan, bahwa operasi serupa sudah beberapa kali dilakukan, baik oleh tim Mabes Polri maupun tim gabungan Mabes Polri dan Gakkum KLHK, baik di wilayah Blok Mandiodo maupun di blok Morombo. Namun hasilnya selalu sama, informasi akan adanya operasi penertiban tambang ilegal selalu bocor lebih dulu.
“Ini bukan kali pertama setau kami, ini sudah yang ke berapa kalinya. Dan selalu saja ketika tim akan masuk ke lokasi, informasinya sudah lebih dulu tercium. Nah tentunya ini menjadi warning agar informan bagi para penambang ilegal itu segera ditemukan dan ditindak secara tegas,” pungkasnya.
Laporan : Ikas Chunge
